Pelecehan Seksual di NTT Seret Nama Kepala Biro Adpim, Padma Sindir Wakil Gubernur dan Sampaikan 5 Tuntutan Ini
DIKSIMERDEKA.COM, KUPANG – Kasus dugaan pelecehan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyeret pejabat eselon II berinisial YAK yang menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan/Adpim Setda NTT.
Kasus dugaan pelecehan tersebut terjadi di dalam ruang kerja Kantor Gubernur NTT pada 3 November 2026. Korban diduga merupakan seorang siswi peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) berinisial S (16).
Kasus itu pun terkuak dari pengaduan keluarga korban setelah kejadian tersebut.
Pihak keluarga korban melayangkan pengaduan resmi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT.
Tak hanya itu pihak keluarga juga melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian (Polda NTT).
Pihak kuasa hukum YAK sempat menyatakan bahwa pada 12 November 2026 telah tercapai kesepakatan damai secara kekeluargaan antara terlapor dan keluarga korban, yang diikuti dengan surat pencabutan pengaduan.
Namun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan LPSK NTT menegaskan bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak dapat gugur begitu saja hanya karena perdamaian.
Sementara itu Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena telah resmi menandatangani surat penonaktifan sementara YAK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Adpim Setda NTT pada Kamis malam, 19 November 2026.
Langkah penonaktifan tersebut diambil untuk memastikan proses pemeriksaan internal Pemprov NTT maupun penyelidikan kepolisian berjalan objektif tanpa intervensi.
Menanggapi kasus tersebut, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mengecam keras penanganan kasus dugaan kekerasan seksual itu.
Hingga saat ini, perkara pidana serius yang menyasar anak di bawah umur tersebut belum juga memiliki Laporan Polisi (LP), baik Laporan Polisi Model A maupun Model B, sementara korban dilaporkan mengalami intimidasi langsung dari pihak terlapor.
Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng juga menyindir sikap Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, yang dinilai keliru dalam menyikapi laporan awal terkait kasus tersebut.
Alih-alih segera memfasilitasi pelaporan pidana ke pihak kepolisian, Wakil Gubernur NTT justru mendorong penyelesaian melalui jalur investigasi internal di lingkup Pemerintah Provinsi NTT, sebuah langkah yang kemudian diperkuat melalui rekaman suara (voice note) Gubernur NTT yang beredar di ruang publik.
_“Sebagai mantan Kapolda NTT yang berlatar belakang pendidikan hukum, Saudara Joni Asadoma seharusnya paham betul bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah delik murni yang wajib diproses secara hukum pidana di kepolisian, bukan digiring ke meja investigasi internal administrasi birokrasi” kata dia Jumat 20 Nopember
“Mendorong penyelesaian lewat tim internal pemprov hanya mengaburkan substansi kejahatan dan bertentangan dengan semangat penegakan hukum” katanya lagi.
Greg menilai manuver dan pernyataan yang berkembang di lingkaran pimpinan daerah tersebut menunjukkan kecenderungan mempolitisasi kejahatan seksual yang yang menimpa anak korban.
“Kami sangat menyayangkan sikap Joni Asadoma yang terkesan mempolitisasi kasus kekerasan seksual ini demi pencitraan birokrasi. Cara-cara seperti ini jelas mencederai sumpah jabatan, melanggar etika pejabat publik, serta mengkhianati marwah seorang mantan penegak hukum yang seharusnya berdiri di garda terdepan membela korban,” ujarnya.
Di sisi lain, PADMA Indonesia memberikan apresiasi kritis atas langkah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan sementara YAK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Adpim Setda NTT.
“Meskipun terkesan ragu-ragu dan terlambat diambil setelah kasus ini mencuat ke publik, keputusan Gubernur menonaktifkan sementara terlapor tetap patut kami apresiasi sebagai bentuk komitmen awal bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak menoleransi praktik kekerasan seksual di lingkungan birokrasi,” kata Greg.
Namun demikian, Greg memperingatkan bahwa penonaktifan administratif tidak menghentikan ancaman nyata terhadap korban di lapangan.
Ia mengungkap fakta bahwa pada Kamis, 19 November 2026, pihak YAK mendatangi kediaman korban untuk mengintimidasi orang tua serta memaksa anak korban menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan pelaku dengan isi menyangkal terjadinya kekerasan seksual.
“ kami mendapat informasi bahwa pelaku leluasa mendatangi rumah korban, mengintimidasi orang tua, dan memaksa anak yang sedang trauma berat menandatangani surat penyangkalan membuktikan negara abai melindungi korban. Hingga detik ini korban belum mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan intensif dari lembaga terkait, sementara laporan polisi pun belum dibuat,” tandasnya.
Oleh Sebab itu, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PADMA Indonesia menyampaikan lima tuntutan demi penuntasan kasus ini dan demi keadilan bagi korban:
- Mendesak Kapolda NTT dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk segera menerbitkan Laporan Polisi Model A tanpa menunggu aduan pihak korban yang tengah berada di bawah tekanan, segera memeriksa terlapor YAK, serta menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.
- Mendesak Kepolisian Daerah NTT segera menangkap dan memproses hukum pihak-pihak dari kubu YAK yang mendatangi rumah korban pada 19 November 2026 untuk melakukan intimidasi serta pemaksaan penandatanganan surat pernyataan palsu, karena tindakan tersebut merupakan bentuk penghalangan proses hukum (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU TPKS.
- Mendesak dan menuntut Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, untuk menghentikan segala bentuk politisasi maupun penggiringan kasus kekerasan seksual anak ke ranah investigasi internal birokrasi, serta meminta Kementerian Dalam Negeri dan lembaga etik terkait mengevaluasi pelanggaran sumpah jabatan dan etika pejabat publik dalam penanganan perkara ini.
- Mendesak Gubernur NTT memastikan proses penonaktifan sementara YAK dikawal secara transparan hingga berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai peraturan disiplin kepegawaian, serta memastikan tidak ada satu pun pejabat Pemprov NTT yang mengintervensi proses penyidikan kepolisian.
- Mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta UPTD PPA Provinsi NTT untuk segera turun tangan memberikan perlindungan fisik darurat di rumah aman (safe house), pendampingan hukum gratis, serta pemulihan trauma psikologis secara intensif bagi anak korban dan keluarganya.
Reporter: Berto Davids

Tinggalkan Balasan