Ketua JMSI Bali: Media dan Lembaga Resmi Harus Bersama Jaga Ruang Informasi
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali, Nyoman Adi Irawan, menilai media dan lembaga resmi sama-sama berperan menjaga ruang informasi publik. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, lembaga resmi yang lambat menyampaikan informasi bisa membuka ruang bagi kabar keliru, sementara media membutuhkan rilis yang cepat dan akurat untuk disajikan kepada warga.
Hal itu disampaikan Adi saat menjadi pemateri pelatihan dasar-dasar jurnalistik bagi 34 pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar di Aula Kantor KPU Kota Denpasar, Selasa, 17 November 2026.

“Rilis yang cepat, akurat, dan siap muat akan membantu media sekaligus melindungi publik,” kata Adi.
Menurut Adi, kecepatan dan akurasi informasi dari lembaga resmi makin penting di era media sosial. Jika lembaga resmi lambat, ruang kosong itu bisa diisi kabar yang keliru. Di sisi lain, media hanya bisa menyajikan informasi resmi dengan baik bila rilis yang diterimanya lengkap dan jelas.
Namun, ia menilai banyak siaran pers lembaga belum memenuhi kebutuhan itu. “Banyak siaran pers lembaga hanya berisi siapa hadir dan acara apa yang digelar. Berita itu menjawab apa dampaknya bagi publik. Dan agar diminati pembaca, berita perlu dikemas dengan penulisan yang menarik,” ujarnya.
Dalam pelatihan bertajuk “Dasar-dasar Jurnalistik: Menulis Berita dan Siaran Pers” itu, Adi membekali peserta dengan lima unsur nilai berita, yakni aktualitas, kedekatan, dampak, keterkenalan, dan human interest. Peserta juga diperkenalkan dengan pola piramida terbalik, yaitu menempatkan informasi terpenting di bagian awal tulisan, lalu diikuti penjelasan, kutipan utama, data pendukung, dan latar belakang.
Menjaga ruang informasi, kata Adi, juga menuntut etika. Nama, angka, dan jabatan harus dipastikan akurat berdasarkan dokumen resmi. Bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu, informasi juga harus netral dan tidak berpihak kepada partai politik maupun calon tertentu.

Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, mengatakan lembaganya berkewajiban menyampaikan informasi pemilu yang mudah dipahami warga. “Warga berhak dan perlu tahu informasi pemilu. Karena itu, pegawai kami harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, bukan bahasa birokrasi,” ujarnya.
Sekar berharap pelatihan ini tidak berhenti pada teori, tetapi diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama saat menyusun berita dan siaran pers untuk publikasi KPU Kota Denpasar.
Reporter: Wayan Agus

Tinggalkan Balasan