Bareskrim Geledah Rumah di Jaksel terkait Irjen Eko Hadi, Diduga Jadi Posko Makar
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko operasi oleh mantan Irjen Eko Hadi Santoso. Penggeledahan ini menjadi bagian dari pengusutan dugaan makar yang menyeret empat jenderal Polri dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri pada Selasa (17/11/2026) malam. Penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan kegiatan tersebut. Dia menyebut rumah itu diduga digunakan Eko Hadi sebagai posko.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH,” kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Namun, Susatyo belum membeberkan barang bukti maupun temuan penyidik dari penggeledahan tersebut. Hasilnya akan diungkap dalam konferensi pers.
“Akan disampaikan saat presscon lengkap,” ujarnya.
Penggeledahan ini menjadi salah satu langkah penyidik mendalami dugaan aktivitas para tersangka di luar perkara penyadapan Presiden Prabowo. Terlebih, rumah yang digeledah diduga menjadi posko yang digunakan Eko Hadi.
Dalam perkara ini, Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Mereka terseret dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sanksi etik juga telah dijatuhkan terhadap para tersangka. Ahrie Sonta lebih dahulu diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang etik pada 10 November 2026. Terbaru, Eko Hadi juga resmi diberhentikan dari institusi Polri setelah menjalani sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025-2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang semestinya.
Sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi target.
Penyidik turut mendalami dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman delapan tahun penjara.

Tinggalkan Balasan