Heboh Proyek Kementerian Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, KPK: Silakan Masyarakat Melapor!
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait polemik perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang disebut mendapatkan proyek pengadaan jasa influencer dari dua kementerian senilai Rp14,69 miliar.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum melakukan kegiatan penindakan terkait informasi dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan tersebut.
Dia menjelaskan, informasi yang berkembang di masyarakat itu belum bisa disampaikan lebih jauh dari sisi penindakan. Namun, KPK membuka peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan disertai dokumen dan fakta yang memadai.
“Untuk hal-hal yang di luar penindakan yang belum bisa kami sampaikan, itu bukan menjadi ranah kami tentunya. Tapi KPK juga melalui kedeputian lain, bisa dari PLPM, pengaduan masyarakat, atau hal lain, itu bisa mungkin peluang-peluang untuk kemudian ada pelaporan dari masyarakat, silakan saja,” kata Achmad Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (17/11/2026).
“Tapi untuk kali ini belum bisa untuk menyampaikan karena memang belum ada kegiatan-kegiatan di penindakan yang kami lakukan dengan adanya informasi yang tadi disampaikan,” sambungnya.
Meski demikian, Taufik menyebut informasi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi. KPK mempersilakan masyarakat menyampaikan laporan apabila memiliki bukti dan dokumen yang dapat ditelaah untuk melihat kemungkinan adanya tindak pidana korupsi.
“KPK silakan membuka peluang untuk masyarakat melaporkan, sejauh memang kecukupan dari dokumen, fakta-fakta yang memungkinkan fakta-fakta dokumen itu menjadi bahan telaah yang bisa dikatakan masuk kategori sebuah tindak pidana,” tuturnya.
Dia menambahkan, informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut masih berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, KPK belum dapat menyampaikan secara terperinci mengenai persoalan tersebut.
“Jadi silakan, ini masih informasi yang berkembang dari masyarakat tentunya, dan belum bisa untuk menyampaikan secara detail,” imbuhnya.
Diketahui, polemik ini bermula setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan temuan ICW, total terdapat delapan paket pengadaan dengan nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.
Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup jasa penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
Temuan ICW itu memunculkan sorotan mengenai potensi konflik kepentingan lantaran Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus figur yang terafiliasi dengan perusahaan penerima kontrak pemerintah.
ICW juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan antarpelaku usaha.
Sementara itu, manajemen RANS menyatakan kerja sama dengan kementerian dilakukan secara profesional melalui platform pengadaan pemerintah seperti Inaproc dan e-Katalog. RANS juga menyebut seluruh proses telah mengikuti persyaratan administrasi, teknis, dan komersial.
Raffi Ahmad sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas polemik tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk menjalani pemeriksaan oleh lembaga pengawasan terkait.
Meski demikian, KPK menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut dengan menyertakan bukti yang cukup untuk ditelaah lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan