Pansus Ijazah Gibran Mendesak Dibentuk! DPR Cium Bau Tak Sedap, Hukum Tumpul ke Atas?

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA –– Aroma tidak sedap dari polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden, khususnya terkait keabsahan ijazah Gibran, kian menyengat.Publik mendesak kejelasan, dan kini bola panas itu mulai digelindingkan di Senayan. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, dengan lantang menyuarakan perlunya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk ijazah Gibran membongkar tuntas keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.

Rofik tak mau main-main. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar urusan selembar kertas, melainkan ujian bagi integritas penyelenggaraan negara. Publik berhak tahu, apakah proses verifikasi dokumen pencalonan Gibran sudah berjalan mulus, atau ada “karpet merah” yang sengaja disiapkan.

“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” tegas Rofik di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Putusan MK Jadi Bukti Kuat, Kenapa Didiamkan?

Desakan Rofik bukan tanpa dasar. Ia menyoroti dokumen pendidikan yang dipakai Gibran saat pencalonan, yang ternyata juga bersinggungan langsung dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Ada fakta mengejutkan yang selama ini seolah tertutup debu.

Rofik membongkar isi Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan itu, MK secara gamblang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan SMA. Lalu, mengapa Gibran bisa lolos?

“Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon,” beber Rofik, mengungkap celah hukum yang membuat kasus ini menguap di MK.

Pansus Bukan Intervensi, Tapi Cari Keadilan!

Melihat “lubang” administrasi tersebut, Rofik mendesak DPR harus turun gunung. Verifikasi dokumen pencalonan harus didalami secara objektif dan terbuka. Ia menepis anggapan bahwa Pansus ini untuk melawan putusan MK. Justru, Pansus ini hadir untuk menjawab pertanyaan publik soal proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” jelas politisi PKS ini.

Rofik juga mengingatkan pemerintah soal prinsip keadilan. Hukum tidak boleh pandang bulu, apalagi di hadapan penguasa. Semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law).

“Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,” tegasnya tajam.

Bagi Rofik, transparansi dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci menjaga muruah negara. Jangan sampai rakyat dikorbankan demi melindungi mereka yang duduk di kursi kekuasaan.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” tutup Rofik dengan nada peringatan keras.

Kini, akankah DPR berani menindaklanjuti usulan “Ijazah Gate” ini, atau kembali tiarap di bawah bayang-bayang kekuasaan? Publik menunggu nyali Senayan!