DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Gempa politik bermagnitudo besar baru saja mengguncang Istana Kepresidenan! Di tengah kepungan tekanan politik dari Senayan dan palu godam Mahkamah Agung (MA) soal keabsahan ijazahnya, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan sudah angkat tangan. Anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu secara mengejutkan menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kabar super panas ini bukan isapan jempol belaka. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang tampil memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), membenarkan adanya pertemuan empat mata yang sangat krusial antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran.

Pertemuan tertutup yang berlangsung selama 2,5 jam itu menjadi saksi bisu dari langkah drastis yang diambil Gibran di tengah memanasnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.

Mensesneg Prasetyo Hadi secara blak-blakan membongkar isi pertemuan tersebut kepada publik.

“Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah memang ada pertemuan ee pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden? Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman ee media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar ee pagi hari tadi ee Bapak Wakil Presiden ada pertemuan ee dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2 seteng jam. di antaranya ee di dalam pembicaraan itu memang ee Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan ee Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Nah, beliau menyatakan ee niatan untuk ee mengundurkan diri menghadapi ee dinamika yang ee berkembang berkaitan dengan ee keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di ee Mahkamah Agung,” urai Prasetyo membongkar niat Gibran.

Baca juga :  Diperintah Prabowo Usai Sukses B50, Bahlil Langsung Gaspol Program E50 BBM!

H2: Bantah Isu Prabowo Melarang, Gibran Minta Waktu ke PTUN

Lalu, bagaimana reaksi Presiden Prabowo? Apakah mantan Danjen Kopassus itu menahan Gibran agar tidak lengser? Ternyata tidak!

Prasetyo secara tegas membantah rumor yang menyebut bahwa Prabowo menolak niatan mundur wakilnya tersebut. Presiden justru memberikan banyak masukan, sementara Gibran memohon “napas buatan” alias tambahan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun sekaligus kami juga ee ingin meluruskan bahwa ee tidak benar di dalam ee pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian ee melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Nah, ee namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan ee saran-saran dan ee Bapak Wakil Presiden Bapak GR Raka Bumi Ngeraka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi ee kesempatan untuk dapat membuktikan ee keapsahan-keabsahan ee dokumen yang dimiliki melalui ee proses di peradilan tata usaha negara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan,” tegas Mensesneg.

Baca juga :  Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pelaksana Tugas

Bahkan ketika dicecar kembali oleh awak media soal ketegangan politik dan penolakan Presiden, Prasetyo kembali menegaskan posisinya agar publik tidak salah tafsir.

“Dan tadi kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar ee informasi yang ee menurut kami ee tidak seperti itu ee kejadiannya bahwa tidak benar bahwa Bapak ee Presiden ee menolak ee niatan yang disampaikan oleh Bapak e Wakil Presiden itu,” cecarnya tajam.

Senayan Makin Beringas, Istana Tetap Kalem?

Keputusan Gibran untuk melempar wacana mundur ini jelas tak lepas dari bola salju yang makin membesar di Parlemen. Saat ini, sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah meneken usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Mereka merespons putusan MA yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang dipakai mendaftar Pilpres 2024 tidak sah—menguatkan temuan MK sebelumnya yang tak menemukan bukti kelulusan Gibran di Singapura dan Australia.

Terkait manuver mematikan dari Senayan yang membidik dugaan pelanggaran hukum syarat pencalonan wapres ini, Istana memilih bersikap hati-hati dan menghormati konstitusi.

“atau ya kalau berkenaan dengan proses yang terjadi DPR itu tentunya ee adalah ee proses politik yang juga harus sama-sama ee kita hormati karena bagaimanapun ee memang ada hak-hak yang ee dimiliki oleh ee DPR maupun oleh ee anggota DPR ya yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah ee adanya penggunaan hak untuk ee mendengarkan pendapat atkan begitu. Nah, kami tentu saja menghormati,” aku Prasetyo.

Baca juga :  Korban Gempa NTT Tembus 51 Orang, Listrik dan Logistik Masih Terkendala

Meski prahara politik tingkat dewa sedang melanda pucuk pimpinan negara, Prasetyo mengklaim roda pemerintahan tidak akan oleng. Kabinet disebutnya tetap bekerja seperti biasa mengurusi hajat hidup orang banyak, termasuk ancaman bencana di akhir tahun.

“ee perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi ee kami pemerintah dan dipimpin oleh Bapak Presiden, kita tetap ee fokus menjalankan ee tugas kita ya. setiap hari Bapak Presiden juga ee memimpin rapat sebagaimana yang kemarin Saudara-saudara juga ketahui dalam rangka memitigasi bencana Bapak Presiden ee kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan karena berdasarkan ee informasi dari ee BMKG dan di beberapa daerah juga memang sudah terjadi mulai turun hujan yang itu harus kita e antisipasi lebih dini lagi… Jadi, kita tetap fokus untuk ee bekerja memberikan ee pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.