PBB Makin Loyo, RI Diminta ‘Turun Gunung’ Damaikan Konflik Yaman Arab Saudi Lewat OKI

DIKSIMERDEKA.COM JOGJAKARTA Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap makin kehilangan taring dalam meredam gejolak di Timur Tengah. Menghadapi situasi ini, Indonesia dituntut tidak sekadar duduk manis menjadi penonton. Diplomasi RI harus bergerak cepat menengahi ketegangan berdarah antara kelompok Houthi di Yaman dan Arab Saudi dengan memaksimalkan panggung Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Desakan ini dilontarkan oleh Guru Besar Bidang Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Siti Muti’ah Setiawati. Melaalui laman kepakaran UGM.ac.id, Ia mengingatkan, posisi RI sangat strategis untuk menjadi ‘wasit’ yang adil karena punya kedekatan historis dengan negara-negara Timur Tengah.

“Kalau didasarkan pada prinsip itu, Arab Saudi itu Muslim, Yaman juga Muslim. Kita yang mayoritas beragama Islam dan anggota OKI, keduanya juga anggota OKI. Makanya, kita harus aktif mendamaikan,” ujarnya, Jumat (16/10).

Solusi konkret yang ditawarkannya tak main-main: RI harus berani menginisiasi pergerakan sesama negara anggota. “Kita mendesak OKI untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sidang darurat untuk mengatasi masalah Yaman dan Arab Saudi,” tegasnya.

PBB Mandul, Pelanggaran Dibiarkan Berulang

Prof. Siti menyoroti borok tata kelola keamanan global saat ini. Eskalasi panas Houthi-Arab Saudi yang terus berlarut menjadi bukti nyata tumpulnya penegakan hukum internasional. Lembaga dunia sekelas PBB dinilainya cuma bisa gigit jari melihat aksi saling serang antar-negara yang semestinya diganjar sanksi tegas.

“Siapa yang mau menghukum, siapa yang mau mengendalikan, atau siapa yang mau menegur terhadap pelanggaran itu? Karena PBB sendiri sudah seperti tidak berdaya,” sentilnya kritis.

Ketidakberdayaan ini membuat lembaga internasional terdegradasi sekadar menjadi forum cuap-cuap diplomasi, tanpa kemampuan memaksa pihak yang bertikai untuk patuh pada aturan main global.

Anomali Sikap AS dan Nasib Harga Minyak Dunia

Kritik Prof. Siti juga diarahkan pada kalkulasi politik negara-negara adidaya. Hubungan strategis Arab Saudi dan Amerika Serikat yang selama ini disetir oleh urusan perdagangan minyak dan pasokan senjata, nyatanya tak berbanding lurus dengan jaminan keamanan. Terbatasnya respons AS dalam melindungi Saudi menjadi anomali geopolitik yang patut diwaspadai.

Terkait kekhawatiran melambungnya harga minyak dunia akibat eskalasi ini, Prof. Siti menilai kuncinya berada di Selat Bab el-Mandeb—jalur vital penghubung Laut Merah dan Teluk Aden. Jika jalur ini tak disenggol, pasar minyak masih bisa bernapas lega.

“Kalau Houthi menjamin tidak akan mengganggu Bab el-Mandeb, saya rasa dampak terhadap harga minyak tidak begitu terasa. Tidak seperti Hormuz,” jelasnya.

Bebas Aktif Bukan Berarti Diam Cari Aman!

Lebih jauh, Prof. Siti menyentil pemahaman keliru soal prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia mewanti-wanti agar doktrin warisan pendiri bangsa ini tak dijadikan tameng oleh pemerintah untuk bersikap pasif, cuci tangan, atau sekadar mencari posisi aman dari krisis global.

“Jangan sampai politik luar negeri bebas aktif itu dimaknai sebebas-bebasnya, sehingga setiap orang bisa memberikan pemaknaan sendiri-sendiri tanpa merujuk pada prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia,” paparnya.

Mengutip pandangan proklamator Mohammad Hatta, RI pantang mengekor aliansi militer mana pun, tapi wajib berada di garda paling depan melawan ketidakadilan. Sikap independen harus dibarengi dengan gebrakan diplomasi nyata.

“Berada di tengah itu bukan berarti netral, tetapi kita tetap terus aktif untuk berjuang mewujudkan perdamaian internasional, ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemudian menghapuskan penjajahan di muka bumi,” pungkas Prof. Siti Muti’ah.

Pesan dari UGM ini jelas: Indonesia tak boleh lagi sekadar obral jargon “keprihatinan mendalam”. Pemerintah wajib unjuk gigi memimpin upaya damai tanpa harus terseret dalam pusaran blok kekuatan yang berkonflik.