DIKSIMERDEKA.COM KAIRO Tangan besi rezim Mesir kembali memakan korban. Ruang redaksi sebuah media independen disapu bersih oleh aparat keamanan dalam apa yang disebut kelompok hak asasi manusia (HAM) sebagai pembungkaman brutal terhadap kebebasan pers. Tak tanggung-tanggung, seorang Jurnalis Mesir kini resmi dijerat tuduhan bergabung dengan kelompok teroris, sementara nasib lima rekan sejawatnya masih gelap gulita.

Pekan lalu, aparat keamanan Mesir menciduk enam jurnalis dari Matsadaash—platform investigasi dan cek fakta independen yang namanya secara harfiah berarti “Jangan Percaya”. Lewat sebuah pernyataan sepihak, pemerintah menuding mereka beroperasi tanpa izin dan menyebarkan berita bohong atas nama Ikhwanul Muslimin, organisasi yang telah lama dilarang di negara tersebut.

Keenam jurnalis tersebut—Abdallah Qadri, Mohamed Ashraf, Mohamed Adel, Islam Barakat, Mohamed Mahmoud, dan Omar Helal—digaruk pasukan keamanan secara bergiliran hanya dalam kurun waktu dua hari.

Pada Minggu, otoritas Mesir resmi mendakwa Mohamed Ashraf dengan tuduhan bergabung dengan kelompok teroris dan menyebarkan berita palsu. Menurut LSM Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), dakwaan mengerikan ini dijatuhkan setelah Ashraf diinterogasi maraton dari pukul 10 malam hingga 8 pagi. Interogasi tersebut secara eksklusif hanya mengorek materi-materi jurnalistik yang diterbitkan oleh Matsadaash.

Ashraf kini dijebloskan ke tahanan selama 15 hari untuk menunggu penyelidikan, sementara keberadaan lima jurnalis lainnya masih disembunyikan.

Baca juga :  Liputan Berujung Denda Rp5,8 M, Bloomberg Tak Mundur Bela Beritanya

Dalih Terorisme dan Serangan Terburuk Era Modern

Abdelrahman Mansour, salah satu pendiri Matsadaash, membantah keras perusahaannya punya hubungan gelap dengan Ikhwanul Muslimin. Gerakan transnasional tersebut memang telah dicap sebagai organisasi teroris oleh Mesir sejak 2013, tepat setelah mantan presiden Mohamed Morsi digulingkan lewat kudeta.

Mansour mengutuk keras penangkapan anak buahnya dan menyebut insiden ini sebagai “salah satu serangan paling kejam terhadap jurnalisme dalam sejarah modern Mesir.”

“Rekan-rekan saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan jurnalis: mengajukan pertanyaan sulit, mengungkap fakta, dan melaporkan isu-isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Mereka pantas mendapat penghargaan atas karyanya. Alih-alih, rumah mereka digerebek, dan keenamnya dibawa pergi,” tegas Mansour.

“Pemerintah harus menjawab pertanyaan ini: mengapa Anda menangkap enam jurnalis? Apa yang telah mereka lakukan selain menjalankan tugasnya?” tanyanya kritis.

Sementara itu, Dinas Informasi Negara Mesir memilih bungkam dan tidak memberikan respons saat dimintai konfirmasi.

Menolak diam, puluhan jurnalis langsung menggelar aksi duduk di luar gedung Sindikat Jurnalis Mesir (EJS) di Kairo pada Sabtu. Mereka menuntut pembebasan staf Matsadaash dan bersumpah tak akan bubar sampai rekan mereka dibebaskan. EJS sendiri langsung merespons dengan menggelar rapat darurat pada Senin dan telah melayangkan tuntutan resmi kepada Kementerian Dalam Negeri serta Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan dan mengungkap lokasi penahanan para jurnalis.

Baca juga :  AJI Denpasar Gelar Aksi Tolak Pasal RKUHP yang Ancam Kebebasan Pers

Gelombang kecaman juga datang dari lebih dari 80 kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch dan Committee to Protect Journalists (CPJ). Mereka mengecam penangkapan tersebut sebagai pelanggaran telanjang terhadap kebebasan dan menuntut pembebasan segera tanpa syarat.

Bantuan Triliunan AS Cair, Aktivis HAM Meradang

Ironisnya, penangkapan brutal ini terjadi hanya sepekan setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengabaikan syarat-syarat HAM demi mencairkan bantuan militer senilai $320 juta (sekitar Rp4,9 triliun) kepada Mesir. AS berdalih Kairo memiliki “peran yang membantu” bagi keamanan nasional Washington usai meletusnya perang AS-Iran.

Selama ini, AS rutin menyetor bantuan sekitar $1,3 miliar per tahun ke Mesir, namun sebagian dananya selalu dikaitkan dengan syarat perbaikan rekam jejak HAM dan demokrasi. Washington memang pernah menahan sebagian dana sejak kudeta 2013 karena rapor merah HAM Mesir, tapi nyatanya kran uang itu terus mengalir.

Baca juga :  Makin Otoriter! Kesal Diberitakan Miring, Trump Usir CNN dan Politico dari Gedung Putih

Tahun ini, Washington bahkan menghapus total syarat HAM tersebut dengan alasan hal itu “esensial bagi hubungan AS-Mesir dan prioritas keamanan nasional AS,” berdasarkan memo Departemen Luar Negeri yang dibocorkan Reuters.

Meski mengaku tak yakin apakah penangkapan redaksinya berkaitan langsung dengan pencairan dana tersebut, Mansour memberikan sindiran tajam.

“Penggunaan pengabaian keamanan nasional pada syarat-syarat hak asasi manusia oleh AS selama bertahun-tahun, serta kesediaan negara-negara lain untuk menutup mata terhadap rekam jejak HAM Mesir… jelas membuat pelanggaran seperti ini lebih mudah terjadi,” kritiknya.

Mesir di bawah kendali Presiden Abdel Fatah al-Sisi memang bertangan besi. Sejak kudeta yang melengserkan Morsi, kebebasan sipil dikebiri dan oposisi politik domestik dihancurkan tanpa ampun. Pemantau HAM Freedom House bahkan blak-blakan menyebut aparat keamanan Mesir “terlibat dalam pelanggaran HAM dan pembunuhan di luar hukum dengan impunitas.”

Hingga kini, Mesir terpuruk di peringkat 169 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Reporters Without Borders. Kebebasan ruang redaksi dicekik erat, membuat platform independen seperti Matsadaash menjadi barang langka. Menurut catatan EJS, saat ini setidaknya 26 jurnalis masih mendekam di balik terali besi penjara Mesir.