JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM– Keputusan Inggris boikot produk Israel yang berasal dari operasi permukiman ilegal di tanah Palestina menjadi pukulan telak. Secara resmi, London menjatuhkan larangan impor barang dan membatasi layanan yang terafiliasi, langkah berani yang kini langsung mendapat sokongan penuh dari Indonesia beserta tujuh negara sahabat.
ini menjadi Sebuah pukulan telak baru saja mendarat di jantung operasi permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Inggris secara resmi menjatuhkan larangan impor barang dan membatasi layanan yang terafiliasi dengan permukiman ilegal tersebut. Langkah berani London ini langsung mendapat sokongan penuh dari Indonesia beserta tujuh negara sahabat.

Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan barisan bersama Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA). Delapan menteri luar negeri dari negara-negara ini tak hanya mengapresiasi, tapi juga melemparkan desakan keras: dunia internasional harus berani mengikuti jejak Inggris.

Bagi Indonesia dan negara aliansi, boikot ini bukan sekadar sanksi ekonomi, melainkan langkah vital untuk menegakkan muruah hukum internasional. Tujuannya jelas, yakni menyeret setiap entitas maupun individu yang mengais untung di atas penderitaan rakyat Palestina di permukiman ilegal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca juga :  Kemlu RI Bantah Berita Kunjungan "Pejabat Senior" ke Israel

Pukulan Telak Sesuai Mandat PBB dan Mahkamah Internasional

Dilansir dari Antara, aksi boikot yang dimotori Inggris ini nyatanya memiliki pijakan hukum yang sangat kuat. Langkah ini sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 (2016) yang secara tegas menentang perluasan permukiman Israel.

Baca juga :  45 WNI Dievakuasi dari Iran, Tiba Bertahap di Soetta di Tengah Memanasnya Konflik Timur Tengah

Tak hanya itu, keputusan ini juga menggemakan Pendapat Hukum (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) tertanggal 19 Juli 2024. Pesannya gamblang: seluruh negara anggota PBB wajib menolak legalitas pendudukan Israel dan diharamkan memberikan bantuan sekecil apa pun yang bisa memperpanjang napas penjajahan di tanah Palestina.

Sanksi Ekstremis dan Fakta ‘Pembersihan Etnis’

Sikap Inggris tak main-main. Berdasarkan laporan kantor berita Turki, Anadolu, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband telah berdiri di hadapan Majelis Rendah Inggris pada Selasa (8/9) lalu. Ia mengumumkan langsung pelarangan impor dari Tepi Barat, sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan maupun individu yang menjadi aktor di balik perluasan permukiman tersebut.

Baca juga :  Kapal Tugboat Musaffah 2 Meledak di Selat Hormuz, Tiga WNI Masih Hilang

Lebih tajam lagi, Inggris juga menargetkan sanksi tambahan bagi kelompok ekstremis Israel yang terbukti menghasut atau mendukung kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Keran ekspor pun ditutup. Inggris menolak penerbitan izin ekspor baru untuk komoditas yang melanggengkan pendudukan, sekaligus menahan 30 izin ekspor yang sebelumnya sudah ada.

Dalam pidatonya, Miliband melontarkan kritik yang sangat tajam dan tak ditutup-tutupi. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Inggris sepakat bahwa saat ini telah terjadi “pembersihan etnis terhadap warga Palestina” di Tepi Barat yang dilakukan oleh “teroris pemukim” Israel.

Sebuah pernyataan historis yang kini menjadi bola salju di dunia internasional, dan Indonesia memastikan berada di garda terdepan untuk terus mendorong kemerdekaan mutlak bagi Palestina.