Ujian Nasional India Kacau Balau: Soal Bocor, Menteri Mundur, Jutaan Siswa Jadi Korban
NEW DELHI DIKSIMERDEKA.COM – Niat hati membersihkan sistem yang bobrok, namun apa daya malah ikut terjerembap dalam lumpur masalah. Itulah ironi yang kini menyelimuti sistem ujian pendidikan tinggi di India.
Pada 2017 silam, India dengan bangga meluncurkan Badan Pengujian Nasional (NTA). Misi utamanya mulia: menyelenggarakan ujian yang adil, transparan, dan terstandarisasi. Berada langsung di bawah kendali kementerian pendidikan federal, NTA digadang-gadang menjadi pahlawan yang akan mengakhiri sejarah kelam kebocoran soal, kesalahan administrasi, hingga tudingan kecurangan masif yang selama bertahun-tahun menggerogoti sistem pendidikan negara tersebut.
Dalam hitungan tahun saja, lembaga raksasa ini mengambil alih kendali atas ujian-ujian terbesar dan paling kompetitif di India. Mulai dari ujian masuk kedokteran dan teknik, seleksi penerimaan universitas, hingga uji kelayakan untuk profesi guru dan peneliti, semuanya dimonopoli NTA.
Namun demikian, delapan tahun berlalu, pahlawan itu kini justru menjadi pesakitan. Organisasi yang lahir untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem ujian India itu kini justru menghadapi krisis kepercayaannya sendiri.
Siklus Setan: Bocor Soal, Menteri Mundur, dan Déjà Vu Reformasi
Krisis ini mencapai puncaknya pada bulan Juni lalu. Tragedi pendidikan terjadi ketika lebih dari dua juta siswa terpaksa harus mengulang ujian masuk kedokteran yang sangat krusial setelah soal ujian dipastikan bocor.
Skandal ini bukan masalah sepele. Kekecewaan jutaan anak muda meledak menjadi protes besar-besaran selama berminggu-minggu. Gelombang demonstrasi yang tak terbendung ini pada akhirnya memaksa Menteri Pendidikan Federal India untuk meletakkan jabatannya alias mengundurkan diri.
Panik dengan situasi yang tak terkendali, pemerintah merespons dengan jurus klasik: membentuk satuan tugas tingkat tinggi. Kali ini, mereka menunjuk taipan teknologi ternama, Nandan Nilekani, untuk memimpin tim yang bertugas merumuskan rekomendasi reformasi dan mengembalikan muruah sistem ujian.
Bagi banyak warga India, pengumuman ini terasa seperti sebuah déjà vu yang melelahkan.
Sebab, komite serupa juga pernah dibentuk pada tahun 2024 lalu ketika indikasi kecurangan dalam ujian masuk kedokteran lainnya memicu kerusuhan meluas. Saat itu, komite tersebut mengusulkan tak kurang dari 100 rekomendasi reformasi. Tragisnya, hanya sekitar separuh dari rekomendasi tersebut yang dilaporkan telah diimplementasikan secara penuh.
Siklus setannya selalu berulang: ujian bermasalah, siswa turun ke jalan, komite dibentuk, dan reformasi diusulkan—hanya untuk menunggu krisis berikutnya yang akan mengekspos kelemahan yang sama.
Bukan Sekadar Soal Bocor: Urgensi Digitalisasi vs Realitas Infrastruktur
Bagi para pakar, penyakit yang menggerogoti sistem ini jauh lebih kompleks daripada sekadar soal ujian yang bocor di pasar gelap. Masalahnya menjalar dari soal akuntabilitas dan kapasitas NTA, sentralisasi ujian yang berlebihan, kelemahan desain pengujian, hingga pertanyaan mendasar: apakah sistem ujian berisiko tinggi (high-stakes testing) di India ini harus dirombak total?
BJ Rao, salah satu anggota komite panel 2024 yang kini menjabat sebagai Rektor SGT University di dekat Delhi, menegaskan bahwa India harus bergerak lebih tegas menuju sistem ujian berbasis komputer. Langkah ini mutlak diperlukan untuk menekan celah kebocoran soal, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan campur tangan manusia yang rawan disuap.
“Konektivitas digital telah meningkat pesat di seluruh negeri, yang perlu kita lakukan adalah mengerahkan sumber daya dan fokus pada peningkatan infrastruktur serta beralih ke ujian berbasis komputer,” ungkap Rao kepada BBC.
Rao juga mengkritik keras infrastruktur ujian saat ini yang dinilai amat rentan dan tidak profesional. “Saat ini kita memiliki pusat-pusat penyelenggaraan ujian yang bersifat ad hoc (sementara). Kita perlu menggantinya dengan pusat-pusat (ujian) online berstandar yang dikendalikan oleh negara,” tegasnya.
Meski begitu, Rao memberikan satu peringatan penting yang harus dicatat oleh pemerintah: teknologi, secanggih apa pun, tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendirian jika mentalitas dan sistem pengawasan di baliknya tidak ikut dibenahi.

Tinggalkan Balasan