DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Ketua Komisi III DPRD Bali I Wayan Suyasa menilai pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu solusi penyediaan hunian bagi keluarga muda di Bali di tengah terus meningkatnya harga properti di Pulau Dewata.

Namun, ia menegaskan pembangunan rumah susun harus tetap mengakomodasi kearifan lokal Bali, salah satunya dengan menyediakan pelinggih atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu.

Saat ditemui di Kantor DPRD Bali, Jumat (19/06/2026), Suyasa mengatakan kenaikan harga properti di Bali tidak terlepas dari tingginya permintaan terhadap tanah dan rumah seiring perkembangan sektor pariwisata.

“Ini sesuai hukum ekonomi. Ketika permintaan tinggi sementara lahan terbatas, maka harga pasti naik,” ujarnya.

Di samping itu, Ketua Komisi III DPRD Bali yang membidangi pekerjaan umum, infrastruktur, perhubungan dan transportasi ini, mengatakan kenaikan harga properti di Bali juga dipengaruhi meningkatnya harga material bangunan dan biaya tenaga kerja yang terjadi dari tahun ke tahun.

Meski demikian, Suyasa mengakui kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama pekerja formal.

Baca juga :  Empat Raperda Disetujui, Perkuat Tata Kelola Daerah

Ia mengatakan masyarakat berpenghasilan sebesar upah minimum akan semakin sulit memiliki rumah di kawasan perkotaan.

“Kalau gajinya terbatas, tentu akan sulit membeli rumah di tengah kota karena harga properti terus naik,” katanya.

Untuk itu, ia pun menyatakan sebagai alternatif, ia menyarankan adanya program rumah subsidi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal.

Di samping itu, politisi Partai Gerindra tersebut menilai pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang di tengah keterbatasan lahan di Bali.

“Kalau pembangunan dilakukan secara horizontal akan semakin berat karena lahan kita terbatas. Karena itu, pembangunan secara vertikal melalui rumah susun bisa menjadi salah satu solusi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pembangunan rumah susun di Bali tetap harus mematuhi ketentuan tata ruang, termasuk pembatasan tinggi bangunan maksimal 15 meter.

Di samping itu, menurutnya terdapat tantangan lain yang perlu dipertimbangkan, yakni karakteristik masyarakat Bali yang memiliki kebutuhan ruang untuk sarana persembahyangan di setiap hunian.

Baca juga :  Pansus TRAP Dalami Pembangunan Marina di Serangan, Diduga Picu Abrasi

“Kalau rumah susun memang diminati masyarakat Bali, desainnya tentu harus berbeda. Keberadaan sanggah atau pelinggih itu menjadi kebutuhan yang harus diakomodasi,” katanya.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Hindu Indonesia Denpasar I Gusti Alit Suputra menilai secara teori masyarakat Bali masih memiliki peluang membeli rumah. Namun dalam praktiknya, hal itu menjadi semakin sulit, terutama di kawasan Bali Selatan seperti Denpasar, Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Sanur.

Alit Suputra mengungkapkan dengan UMP Bali 2026 sekitar Rp3,2 juta per bulan, kemampuan cicilan rumah masyarakat hanya berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan, mengingat bank umumnya membatasi cicilan maksimal 30 hingga 35 persen dari penghasilan.

Menurut Ali Suputra dengan kemampuan cicilan sebesar itu, nilai rumah yang dapat dibiayai melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) umumnya hanya berkisar Rp150 juta hingga Rp250 juta, tergantung tenor, suku bunga, dan besaran uang muka.

Baca juga :  Datangi DPRD Bali, Prajuru dan Krama Desa Adat Bugbug Sampaikan Klarifikasi

“Persoalannya, rumah dengan harga tersebut kini semakin sulit ditemukan di kawasan Bali Selatan,” ungkapnya.

Menurutnya, harga tanah di Bali Selatan telah melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir, dipicu pertumbuhan pariwisata, ekspansi pembangunan vila, dan derasnya investasi yang masuk.

Menurut Alit, jika melihat perkembangan dalam dua hingga tiga tahun terakhir, kenaikan harga properti di Bali memang cukup signifikan, terutama untuk lahan dan hunian di kawasan pariwisata. Namun yang paling mencolok bukan hanya kenaikan harga rumah, melainkan lonjakan harga tanah di kawasan yang menjadi pusat investasi.

Ia menjelaskan kenaikan harga paling tajam masih terkonsentrasi di Bali Selatan, seperti Pererenan, Berawa, Canggu, Seminyak, Uluwatu, hingga Ubud. Wilayah-wilayah tersebut menjadi magnet bagi investor, pengembang vila, digital nomad, dan wisatawan jangka panjang, sehingga permintaan lahan tumbuh sangat cepat.

Reporter: Agus Pebriana