DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh BGN agar kasus serupa tidak terulang.

Menurut Said, kasus yang kini diusut Kejaksaan Agung itu semakin menegaskan bahwa persoalan utama BGN sejak awal terletak pada tata kelola lembaga, bukan pada program MBG itu sendiri.

“Oleh karenanya saya sampaikan apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama, itulah yang saya maksud perbaiki tata kelola,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Politikus senior PDI Perjuangan itu mengaku sudah berulang kali mengingatkan pemerintah terkait kelemahan tata kelola BGN. Bahkan, menurutnya, kritik tersebut telah disampaikan sejak program MBG mulai dijalankan sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya,” tegasnya.

Jangan Melenceng dari Tujuan Utama

Said mengingatkan bahwa fokus utama MBG adalah pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Karena itu, pelaksanaan program tidak boleh bergeser ke berbagai pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan utama program.

Menurut dia, perhatian BGN seharusnya tertuju pada kualitas layanan dan distribusi makanan bergizi, bukan justru terseret ke dalam polemik pengadaan barang.

“Fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad. Itu tidak ada hubungan sama sekali,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada temuan Kejaksaan Agung yang mengungkap dugaan mark up dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN, mulai dari motor listrik, tablet, hingga televisi berukuran besar.

Alarm Bagi Program Andalan Presiden

Kasus yang menjerat Dadan Hindayana cs dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Sebab, MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang menyedot anggaran negara dalam jumlah sangat besar.

Said menegaskan, terungkapnya dugaan korupsi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program MBG. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikannya momentum untuk melakukan pembenahan sistem dan pengawasan yang lebih ketat.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kejagung Diminta Usut Tuntas

Said juga mendukung langkah Kejaksaan Agung yang bergerak cepat mengusut dugaan korupsi di BGN. Ia berharap proses hukum dilakukan secara profesional dan menyeluruh agar mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Dengan penegakan hukum yang tegas dan perbaikan tata kelola yang serius, Said optimistis Program Makan Bergizi Gratis tetap dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat.

“Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Programnya tetap penting dan harus berjalan baik untuk rakyat,” tandasnya.