Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Kritik terhadap Kondisi Bangsa

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi hukum, ekonomi, hingga arah pembangunan nasional saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin(1/6/2026).

Dalam pidatonya, Hasto mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi persoalan serius yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan narasi optimistis semata. Mulai dari dugaan kriminalisasi politik, pelemahan rupiah, hingga meningkatnya tekanan ekonomi rakyat menjadi sorotan utama.

Hasto: Tanpa Hukum yang Adil, Negara Sulit Berdiri Kokoh

Di hadapan kader PDIP, Hasto menegaskan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, berbagai kasus kriminalisasi politik yang terjadi belakangan ini memunculkan kekhawatiran besar terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

“Tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran,” tegas Hasto.

Ia menilai hukum yang tidak berkeadilan hanya akan menciptakan ketidakpastian dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara.

Rupiah Melemah, Utang Dibayar dengan Utang

Tak hanya soal hukum, Hasto juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Ia menyebut Indonesia sedang menghadapi tekanan serius di sektor fiskal, moneter, dan ekonomi riil.

Menurut Hasto, defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 serta keseimbangan primer APBN yang negatif menjadi alarm bahaya bagi perekonomian nasional.

“Utang harus dibayar dengan utang. Gali lubang tutup lubang,” kata Hasto.

Ia juga menyinggung pelemahan rupiah yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan struktural sekaligus menurunnya tingkat kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

PDIP Minta Kritik Tak Lagi Dibungkam

Sebagai partai oposisi atau penyeimbang, PDIP mengaku terus menyuarakan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Hasto mengatakan kritik tersebut bahkan diakui penting oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

“Demokrasi memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balances.”

Karena itu, Hasto meminta seluruh aparat penegak hukum mengikuti semangat tersebut.

“Tidak ada lagi pembungkaman terhadap kelompok kritis,” ujarnya.

Sindir Pemerintahan yang Terlalu Sentralistis

Dalam pidatonya, Hasto juga melontarkan pertanyaan yang bernada kritik terhadap arah kepemimpinan nasional saat ini.

Ia mempertanyakan apakah Indonesia masih dipimpin oleh gagasan kolektif rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa atau justru semakin bergantung pada keputusan segelintir orang.

“Apakah Indonesia kini dipimpin oleh ide dan gagasan kolektif yang telah membentuk lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dipimpin oleh gagasan orang per orang?” tanyanya.

Menurut Hasto, kekuatan bangsa harus lahir dari aspirasi rakyat, bukan dari kebijakan yang seluruhnya ditentukan dari atas.

Megawati Khawatir Inovator Malah Dipenjara

Hasto juga menyampaikan sejumlah arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pentingnya riset, inovasi, dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Ia mengungkapkan kekhawatiran Megawati terhadap kasus warga di Aceh yang disebut berupaya mengembangkan benih unggul namun justru berhadapan dengan proses hukum.

“Ini anti inovasi, Saudara-saudara sekalian.”

Menurut Hasto, negara seharusnya memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi masyarakat, bukan malah menghambatnya.

Politik Luar Negeri dan Koperasi Desa Ikut Disorot

Tak berhenti di situ, Hasto juga mempertanyakan arah politik luar negeri Indonesia yang menurutnya mulai memunculkan banyak tanda tanya.

“Apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adikuasa?”

Ia juga menyinggung program koperasi desa yang dinilai seharusnya tumbuh secara organik dari masyarakat, bukan sepenuhnya ditentukan dari atas oleh pemerintah.

Menurut PDIP, campur tangan negara sebaiknya fokus pada penguatan kapasitas dan manajemen, bukan mengendalikan seluruh proses pembentukan kebijakan ekonomi rakyat.

Pancasila Jangan Hanya Jadi Seremoni

Menutup pidatonya, Hasto mengingatkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui hukum yang adil, ekonomi yang berpihak kepada rakyat, serta demokrasi yang memberi ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat.

Karena tanpa itu semua, cita-cita besar para pendiri bangsa akan semakin jauh dari kenyataan.