DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA- Konten kreator sekaligus pengulas isu ekonomi, Ferry Irwandi membedah klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut mencapai 5,61 persen. Dalam video di kanal YouTube miliknya, Ferry menilai angka tersebut memang terlihat impresif di atas kertas, namun menyimpan sejumlah catatan penting yang harus diwaspadai pemerintah.

“Angka 5,61% itu bagus,” kata Ferry dalam pembahasannya.

Namun, ia mengingatkan publik jangan buru-buru euforia. Sebab, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilihat hanya dari angka akhir semata. Ferry menilai masyarakat perlu memahami sumber utama penggerak pertumbuhan tersebut.

Menurut Ferry, banyak masyarakat bingung karena kondisi ekonomi pribadi terasa berat, tetapi data pemerintah justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

“Ada juga yang ngerasa ekonomi gua dalam keadaan yang sulit nih, Bang. Tapi kenapa dalam data dan angkanya malah tumbuh?” ujar Ferry menirukan pertanyaan warganet.

Baca juga :  Moody’s Turunkan Outlook RI, Apa Dampaknya ke Rupiah dan Ekonomi Indonesia?

Dalam paparannya, Ferry menjelaskan pertumbuhan ekonomi dihitung dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP). Komponennya terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan impor.

Yang jadi sorotan Ferry adalah lonjakan besar pada komponen belanja pemerintah atau government spending. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan belanja pemerintah disebut melonjak hingga 21,81 persen. Padahal dalam tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikannya hanya sekitar 4 persen per tahun.

“Tiba-tiba jadi 21,81 persen,” kata Ferry.

Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah derasnya pengeluaran APBN untuk program-program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Termasuk MBG itu masuk dalam biaya pemerintah. Makanya naiklah government spending itu sampai 21,80%,” ujarnya.

Ferry menegaskan dirinya tidak sedang menyebut kondisi ini buruk. Namun ia mengingatkan, jika pertumbuhan ekonomi terlalu ditopang oleh belanja pemerintah tanpa efek berantai yang kuat ke konsumsi, investasi, dan ekspor, maka risikonya bisa besar terhadap fiskal negara.

Baca juga :  Presiden Minta Polri Turut Kawal Realisasi Investasi

“Kalau ini tidak termitigasi nih, apakah government spending yang kenaikannya sampai 21,81% ini bisa mendongkrak komponen yang lain. Nah, itu yang jadi PR pemerintah,” katanya.

Menurut Ferry, kondisi tersebut berpotensi memperlebar defisit fiskal. Bahkan bisa berdampak pada pelemahan rupiah jika pembiayaan negara terus membengkak.

Ia juga menyoroti struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Ferry menyebut sekitar 54 persen PDB Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat.

Sementara kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen, meski pertumbuhannya melonjak tinggi. Karena itu, Ferry menilai investasi dan ekspor harus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi lebih sehat dan berkelanjutan.

Baca juga :  Outlook Bank RI Dipangkas Moody’s dan Fitch, OJK: Kinerja Tetap Solid

“Di negara maju itu biasanya mereka main di ekspor sama investasi. Nah, kita selama ini bergantung di konsumsi,” katanya.

Ferry bahkan mencoba membuat simulasi kasar. Jika pertumbuhan belanja pemerintah tidak melonjak hingga 21,81 persen dan hanya berada di angka normal sekitar 4 persen, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,8 persen.

Meski begitu, Ferry menekankan angka 5,61 persen tetap layak diapresiasi secara statistik. Hanya saja, publik dan pemerintah diminta melihatnya secara lebih holistik dan tidak sekadar melakukan glorifikasi angka.

“Tidak perlu dirayakan atau diglorifikasi berlebihan,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat makin memahami cara membaca data ekonomi secara komprehensif, termasuk memahami apa saja faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.