DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi standar.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran dalam layanan publik berbasis gizi.

567 SPPG Sempat Dihentikan

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Maret 2026, sebanyak 567 SPPG di Wilayah I (Sumatera) sempat dihentikan operasionalnya.

Baca juga :  Ratusan Dapur MBG Disikat! Menu Tak Layak hingga Dugaan Gangguan Pencernaan Terbongkar

Dari jumlah tersebut:

  • 450 SPPG sudah kembali beroperasi
  • 117 SPPG masih dalam proses evaluasi lanjutan

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan menyeluruh terhadap kualitas layanan.

⚖️ BGN Terapkan Zero Tolerance

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator ketat.

“Penghentian operasional dilakukan secara terukur untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta tata kelola yang akuntabel,” ujarnya.

Baca juga :  47 Dapur MBG Disetop! Roti Berjamur hingga Lauk Basi Bikin Geger

🔍 Temuan Masih Didalami

BGN menyatakan bahwa rincian teknis terkait temuan di lapangan belum sepenuhnya dibuka ke publik.

Proses verifikasi masih berjalan untuk menjaga akurasi data serta objektivitas informasi yang akan disampaikan.

🛠️ Tidak Hanya Sanksi, Tapi Pembinaan

Selain memberikan sanksi administratif, BGN juga menerapkan pendekatan pembinaan.

Setiap SPPG yang dihentikan diwajibkan:

  • mengikuti pembinaan intensif
  • menjalani asistensi teknis
  • memenuhi standar sebelum diizinkan beroperasi kembali

📡 Pengawasan Diperkuat

BGN kini memperkuat sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi.

Baca juga :  MBG Diprioritaskan, Pakar Ingatkan: Perut Kenyang Saja Tak Cukup Kalau Lapangan Kerja Seret

Tujuannya:

  • mempercepat deteksi pelanggaran
  • mencegah kesalahan berulang
  • mempercepat pemulihan operasional

🧠 Penegasan Komitmen

Harjito menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci menjaga kredibilitas program.

“Tidak ada toleransi terhadap praktik yang menurunkan kualitas layanan maupun kepercayaan publik,” tegasnya.

Langkah tegas ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga kualitas dan akuntabilitas. Kepercayaan publik menjadi taruhan utama.