DIKSIMERDEKA.COM, BANGKOK — Pemerintah Thailand kelabakan. Ribuan buruh asing belum juga merampungkan izin kerja. Alhasil, Kementerian Tenaga Kerja Thailand resmi memperpanjang tenggat pengurusan izin kerja bagi pekerja asal Laos, Myanmar, dan Vietnam hingga 31 Maret 2026. Seperti dilansir dari The Star Malaysia, Sabtu (21/02/2026)

Keputusan itu diketok dalam rapat Komite Kebijakan Pengelolaan Pekerja Asing 2/2026 yang dipimpin langsung Menteri Tenaga Kerja Treenuch Thienthong. Rapat dihadiri pejabat tinggi lintas instansi: dari Kementerian Pertahanan, Dalam Negeri, Kesehatan, Dewan Keamanan Nasional, hingga Kamar Dagang Thailand.

Baca juga :  Kamboja Perpanjang Wajib Militer usai Bentrok dengan Thailand

Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan banyak hambatan administrasi. Mulai dari pengumpulan dokumen asuransi kesehatan, pemeriksaan medis, hingga pembayaran biaya izin kerja sebesar 900 baht.

Awalnya, batas waktu pengurusan ditetapkan 24 Februari 2026. Namun pemerintah khawatir jika dibiarkan, ratusan ribu pekerja bakal berubah status jadi ilegal.

“Rapat hari ini menetapkan langkah untuk menyelesaikan masalah izin kerja pekerja asing dari tiga negara. Sebanyak 375.038 orang dari total 890.786 masih belum menyelesaikan proses,” ujar Treenuch.

Ia memperingatkan dampaknya bisa serius.

“Ini bisa membuat warga asing bekerja secara ilegal. Artinya perusahaan tak bisa mempekerjakan mereka secara sah, sehingga memicu kekurangan tenaga kerja dan mengganggu produksi serta stabilitas tenaga kerja nasional.”

Menurut Treenuch, komite sudah menimbang matang alasan, urgensi, dan dampak kebijakan sebelum menyetujui perpanjangan tenggat. Hasil rapat kini akan diajukan ke kabinet Thailand untuk persetujuan final.

Baca juga :  Dramatis! 7 Warga Laos Terjebak di Gua Banjir, Tim Penyelamat Berpacu dengan Waktu

Ia juga memerintahkan Departemen Ketenagakerjaan segera menerbitkan aturan khusus agar warga Laos, Myanmar, dan Vietnam tetap bisa bekerja secara legal sesuai resolusi kabinet 11 November 2025.

Perpanjangan ini bukan sekadar soal administrasi. Ini tanda alarm merah pasar tenaga kerja Thailand. Negara itu sangat bergantung pada buruh migran untuk sektor manufaktur, konstruksi, hingga perikanan.Jika ratusan ribu pekerja keluar sistem hukum