DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) meluruskan polemik pembangunan tembok pembatas yang menjadi sumber ketegangan dengan Desa Adat Ungasan. Presiden Komisaris GAIN, Mayjen TNI (Purn) Sang Nyoman Suwisma menegaskan, pembangunan tembok itu bukan inisiatif GWK, melainkan permintaan Panitia Nasional KTT G20 Bali 2022.

“Panitia G20 yang meminta agar kawasan ditutup demi alasan keamanan. Pak Luhut pun sudah mendapat laporan dan menyetujuinya. Jadi, bukan GWK yang menembok,” tegas Suwisma saat ditemui, Rabu (15/10). Menurutnya, tembok tersebut dibangun menjelang penyelenggaraan KTT G20 untuk memenuhi standar pengamanan internasional.

Suwisma juga mengungkap fakta menarik. Pihak yang membangun pagar beton itu bukan pihak GWK, melainkan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh adat Ungasan. “Yang menembok itu malah orang tuanya Pak Disel (I Wayan Disel Astawa, Bendesa Adat Ungasan, Red),” ujarnya.

Baca juga :  Gubernur Bali Terima Bantuan 50 Ton Beras Dari GWK

Pihaknya menyayangkan tembok tersebut kemudian dipolitisasi dan dipersepsikan seolah GWK menutup akses masyarakat. “Kami hanya mengikuti ketentuan keamanan G20 saat itu. Tidak ada niat sedikit pun menutup masyarakat,” katanya.

Selain soal tembok, Suwisma juga mempertegas status lahan yang kini dipersoalkan. Ia menegaskan bahwa areal seluas 60,7 hektare tersebut adalah tanah milik sah perseroan, bukan aset pemerintah daerah. “Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan itu adalah tanah milik GWK sendiri, bukan tanah pemda,” jelasnya.

Dari rencana awal 100 hektare, hanya 60,7 hektare yang berhasil dibebaskan karena sebagian masyarakat memilih tidak menjual tanahnya setelah harga meningkat. “Luas itulah yang kami kelola dan jaga keberlangsungannya,” tambahnya.

Baca juga :  Usai Bertemu Koster dan Adi Arnawa, GWK Janji Bongkar Pagar Tembok Hari Ini

Terkait isu penutupan akses jalan, Suwisma menjelaskan GWK pernah menghibahkan sebagian jalan kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Jalan itu adalah ruas dari area parkir utama menuju lokasi acara G20. Sementara jalan yang kini dipersoalkan, jelasnya, masih berada dalam kawasan GWK.

“Yang dihibahkan resmi ke Pemkab itu hanya jalan dari parkiran utama sampai area G20. Sedangkan jalan yang sekarang ramai dipersoalkan, posisinya masih di dalam area kami,” tegasnya.

Manajemen GWK juga membantah klaim adanya ratusan kepala keluarga (KK) terdampak penutupan akses. Berdasarkan data internal, hanya sekitar 15 KK yang tinggal di sekitar tembok beton tersebut. “Itu pun sebagian besar keluarga besar Pak Disel. Jadi tidak benar ada 600 KK seperti yang diberitakan,” ujarnya.

Baca juga :  Disel Astawa Minta GWK Bongkar Total Tembok Penghalang Akses Warga

Suwisma menyebut, rencana aksi massa yang sempat beredar kini mereda. Ia telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan situasi di kawasan GWK tetap aman. “Saya sudah bicara dengan Kapolda. Demo tanpa izin tentu tidak bisa dilakukan. Kami juga siap berdialog bila masyarakat ingin penjelasan,” katanya.

Lebih lanjut, Suwisma menuturkan, sejak diambil alih Alam Sutera Group pada 2012–2013, pengembangan GWK membutuhkan proses panjang dan biaya besar. Meski belum memberikan keuntungan besar, kawasan ini menjadi ikon kebanggaan nasional.

“Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara bijak. GWK berdiri bukan untuk menutup akses masyarakat, melainkan untuk kebanggaan Bali dan Indonesia,” pungkas Suwisma.