DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan persoalan tata ruang, kemacetan, dan sampah di Bali.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam kegiatan Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di kawasan Batu Lumbang Mangrove, Denpasar, Senin (13/10/2025).

“Kita harus duduk bersama untuk mencari solusi permanen dan berkelanjutan. Penanganan tata ruang, sampah, dan kemacetan tidak bisa dilakukan sendiri oleh daerah, tapi memerlukan kolaborasi lintas sektor,” ujar AHY.

AHY menegaskan, penyalahgunaan tata ruang atau pengabaian prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memicu berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir dan pencemaran.

Baca juga :  Reshuffle Kabinet, Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY

Ia mencontohkan, peningkatan jumlah wisatawan di Bali membawa manfaat ekonomi, namun juga memberikan tekanan terhadap ekosistem dan keseimbangan alam.

“Ada paradoks yang terjadi. Semakin banyak wisatawan domestik dan mancanegara memang membawa manfaat ekonomi, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh membiarkan eksploitasi terhadap Bali, sekalipun atas nama pariwisata,” jelasnya.

Menurut AHY, Bali memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sekaligus menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, ia menilai perlindungan terhadap alam dan lingkungan Bali merupakan tanggung jawab bersama.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang beberapa waktu lalu sudah datang ke Jakarta menyampaikan tiga isu utama Bali, yaitu tata ruang, kemacetan, dan sampah. Ini menjadi prioritas kami untuk dicarikan solusi konkret,” tambahnya.

Baca juga :  Usai Ditetapkan sebagai Kota Lengkap, Denpasar Siap Dukung Sertifikat Elektronik

Pemprov Bali Gencarkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam menata kembali ekosistem Bali melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Program ini menyasar pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga hingga desa dan desa adat.

“Selama ini sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang, sehingga menimbulkan gunungan sampah seperti di Suwung. Kami ingin mengubah pola itu agar sampah diolah dari sumbernya,” ujar Koster.

Untuk kawasan perkotaan dan daerah wisata yang sulit menerapkan sistem PSBS, Pemprov Bali telah mendapat arahan Pemerintah Pusat agar memanfaatkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.

Baca juga :  Pengurus PRIMA Binbin Firman Menguat Dampingi AHY sebagai Wamen ATR/BPN

Koster menyebut, Bali telah menyiapkan sejumlah syarat teknis yang diminta pemerintah pusat, mulai dari penyediaan lahan minimal lima hektare, kapasitas produksi sampah minimal 1.000 ton per hari, hingga pembentukan regulasi daerah.

Gubernur dua periode asal Buleleng itu juga mengapresiasi dukungan AHY terhadap berbagai upaya pelestarian lingkungan, termasuk pelestarian hutan mangrove dan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan di Bali.

“Kami juga berharap, dalam kapasitas Bapak sebagai Menko Infrastruktur, selain persoalan sampah, kemacetan juga menjadi perhatian utama. Kami mohon dukungan untuk mendorong pengembangan infrastruktur di Bali yang menunjang pariwisata berkelanjutan,” tutur Koster.

Editor: Agus Pebriana