Universita Warmadewa Bahas Pemilu dan Amandemen UUD 1945

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Universitas Warmadewa menjadi tuan rumah Seminar Nasional bertajuk “Pemilu yang Mengedepankan Persatuan Indonesia dan Kaji Ulang UUD 1945”, Kamis (10/7/2025).

Acara yang digelar di Aula Ajnadewi, Fakultas Teknik dan Perencanaan ini menjadi ruang penting bagi akademisi, penyelenggara Pemilu, dan tokoh nasional untuk mendiskusikan arah demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Seminar ini digelar atas kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, AIPI Pusat, Universitas Indonesia, Forum Kajian Ketatanegaraan dan Otonomi (FOKO), serta Universitas Warmadewa.

Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh seperti Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono (Sekjen FOKO), Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Prof. Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti, dan akademisi UI, Reni Suwarno.

Ketua AIPI Pusat, Dr. Alfitra Salamm, membuka seminar dengan menekankan pentingnya menjaga semangat reformasi dalam wacana amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan bahwa perubahan konstitusi harus beretika dan tidak menjadi alat memperpanjang kekuasaan.

Wakil Rektor Universitas Warmadewa, Dr. I Nyoman Sujana, menyampaikan apresiasinya atas peran aktif kampus dalam membangun kesadaran politik publik. “Kampus bukan sekadar ruang akademik, tapi benteng nalar kritis. Pemilu bukan sekadar ritual lima tahunan, tapi sarana merawat kebhinekaan dan menjaga persatuan,” tegasnya.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono mengingatkan bahwa posisi Pancasila saat ini mulai melemah dan menilai perlu dilakukan kaji ulang terhadap UUD 1945, baik dari aspek substansi maupun legalitas. Pandangan tersebut diamini Prof. Oka Wisnumurti yang menyoroti pentingnya memperkuat sistem politik berbasis etika bernegara.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan capaian Pemilu 2024 di Bali yang patut dicontoh, seperti meningkatnya partisipasi pemilih, pelaksanaan green election, afirmasi gender, serta nihilnya sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun, ia juga menyoroti tantangan, khususnya dalam menjaga netralitas badan adhoc dan manajemen logistik.

Akademisi UI, Reni Suwarno, mengulas dampak sistem Pemilu terhadap tingginya biaya politik dan kerumitan desain kelembagaan. Ia menekankan pentingnya sistem yang mampu mengefisienkan demokrasi tanpa mengurangi kualitasnya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif. Mahasiswa dan peserta aktif mengangkat isu seperti politik uang, etika pejabat publik, hingga peran TAP MPR dalam sistem hukum. Forum ini menjadi cerminan hidupnya kebebasan akademik dalam merespons isu kenegaraan secara kritis.

Editor: Agus Pebriana