DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Sebuah unggahan mencurigakan di media sosial kembali mengusik ruang publik Bali. Akun bernama Global Dewata menampilkan struktur organisasi dari kelompok yang mengatasnamakan diri GRIB Bali.

Dalam unggahan tersebut, secara mencolok tercantum jabatan strategis seperti Gubernur, Pangdam, dan Kapolda di posisi Dewan Pembina. Yang janggal, nama-nama lengkap tidak disebutkan, hanya jabatan yang ditulis, berbeda dengan posisi lain yang mencantumkan identitas secara penuh.

Langkah ini langsung menuai sorotan dan pertanyaan. Ada yang menilai hal ini sebagai bentuk pencatutan yang disengaja demi menciptakan kesan legitimasi. Padahal, secara etis dan administratif, pejabat tinggi negara tidak boleh dicantumkan dalam struktur organisasi non-pemerintah, apalagi jika organisasi tersebut tidak memiliki kejelasan status hukum dan arah gerakan.

I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati akrab disapa Gus Wawan, Juru Bicara Gubernur Bali, menegaskan bahwa Gubernur Wayan Koster tidak pernah terlibat dalam organisasi semacam itu. “Ini pencatutan jabatan, dan kami pastikan tidak ada keterlibatan Gubernur. Kami sedang menelaah langkah hukum yang tepat untuk menyikapi tindakan ini,” katanya saat ditemui di Denpasar, Selasa (7/5).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang bersumber dari media sosial tanpa konfirmasi resmi. “Publik harus kritis. Jangan sampai dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan kegaduhan dan mengganggu ketertiban di Bali,” ujarnya.

Ia menilai penyebaran informasi seperti ini adalah bentuk disinformasi yang sengaja dirancang untuk mengacaukan opini dan memecah belah masyarakat. Terlebih, tidak sedikit masyarakat yang mudah terbakar emosi oleh konten yang bersifat provokatif, apalagi jika mencatut nama pejabat publik.

Di sisi lain disampaikan, Pemprov Bali telah menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Melalui sinergi dengan pecalang dan sistem keamanan adat berbasis program SIPANDUBERADAT, aparat desa dan masyarakat lokal terus diminta waspada terhadap provokasi atau penyusupan informasi palsu.

“Bali harus dijaga bersama, jangan sampai jadi ladang eksperimen untuk adu domba atau pembusukan institusi,” tutup Gus Wawan.