DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pegiat anti-korupsi Bali, Gede Angastia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa anggota DPR RI Gede Sumarjaya Linggih (GSL) alias Demer terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) tahun 2020. 

Damer diduga terlibat sebagai Komisaris Perusahaan (PT) Energi Kita Indonesia (EKI) saat perusahaan ini mendapat proyek pengadaan APD Covid-19 yang bersumber dari dana pemerintah. 

“Dalam Pasal 236 UU No. 17 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa anggota DPR tidak boleh terlibat dalam proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Fakta bahwa GSL menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang menerima proyek ini adalah pelanggaran serius. Ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi indikasi korupsi yang harus segera ditindak,” tegas Angastia di Denpasar, Jumat (14/2/2025).

Baca juga :  KPK Tahan Penyuap Bupati Cirebon 2014-2019

Angastia mengatakan memiliki bukti keterlibatan GSL, termasuk akta komisaris yang telah diserahkan ke KPK sejak Januari 2025.

“Kami memiliki bukti GSL terlibat sebagai komisaris (PT EKI) saat perusahaan tersebut mendapat paket PL (penunjukan langsung, red) pengadaan APD Covid-19 tahun 2020. Dokumennya sudah kami serahkan ke KPK,” ungkapnya. 

Angastia mengatakan PT EKI mendapatkan proyek pengadaan APD senilai Rp3,2 triliun dari Kementerian Kesehatan melalui mekanisme penunjukan langsung saat pandemi Covid-19. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp319 miliar.

Angastia juga mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa KPK tidak boleh ragu untuk memeriksa dan menindak GSL jika ingin menjaga kredibilitasnya di mata publik.

Baca juga :  Terjaring OTT KPK, Lima ASN BPK Diduga Terima Suap terkait Temuan Proyek di Muara Enim

“Jangan sampai ada anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. KPK harus berani memeriksa GSL sebagaimana mereka memeriksa pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus serupa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Angastia mengancam akan membawa kasus ini langsung ke Presiden dan Wakil Presiden jika KPK tidak segera mengambil langkah nyata.

“Kalau KPK masih diam, saya tidak akan berhenti. Saya siap membawa ini ke Presiden. Rakyat Bali berhak tahu siapa yang bermain dalam proyek ini, dan saya tidak akan tinggal diam sampai kasus ini benar-benar tuntas,” pungkasnya.

Kini, publik menunggu langkah KPK, apakah berani menindaklanjuti laporan ini, atau justru membiarkan dugaan skandal APD senilai Rp319 miliar ini menguap begitu saja?

Baca juga :  Respons Ketua KPK soal Menag Pakai Jet Pribadi Oesman Sapta Odang

Untuk diketahui sebelumnya, saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (5/2/2025), GSL alias Demer membantah terlibat dalam kasus ini. Ia mengklaim sudah memberikan klarifikasi di berbagai kesempatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum dan karmaphala.

“Ini sudah lama, dan saya sudah jawab di berbagai media. Saya sama sekali tidak terlibat. Kalau ada yang berniat jahat, saya percaya mereka akan mendapat karmanya,” ujar GSL.

Sejauh ini, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut laporan ini. Publik menanti, apakah lembaga antirasuah ini akan berani mengusut kasus yang menyeret anggota legislatif atau membiarkan dugaan korupsi ini berlalu tanpa kejelasan.

Editor: Agus P