DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung (Kejagung) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau MoU dengan sebelas Kementerian/Lembaga berlangsung Le Meridien, Jakarta, Selasa (03/09/2024).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Asep Nana Mulayana mengatakan penandatanganan kerja sama dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk penguatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga terkait.

Baca juga :  Perkara Korupsi BTS, Kejagung Tahan Menkominfo Johnny Plate

Selain itu, perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian/Lembaga terkait dengan penuntut umum melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan penyidikan perkara.

Kemudian, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini juga dilaksanakan guna mengimplementasikan Integrated Criminal Justice System terutama pada Penyidik Pengawai Negeri Sipil.

Baca juga :  Kejagung Periksa Dua Saksi Korupsi KA Besitang-Langsa

Adapun Kementerian/Lembaga yang melaksanakan penandatanganan kerja sama yaitu, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Kemudian, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Obat dan Makanan RI; Sekretariat Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan RI;
Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan RI;

Baca juga :  Kejagung Tetapkan Dirut PT BUP Tersangka Korupsi BTS Kemenkominfo

Lalu, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Terkahir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Editor: Agus Pebriana