DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pindum) Dr Fadli Zumhana menyetujui 5 dari 18 perkara permohonan penghentian tuntutan berdasarkan restoratif justice (RJ), Kamis (12/10/2023).

Kepala Pusat Penerangan Hukum I Ketut Sumedana mengatakan alasan pemberian penghentian penuntutan terhadap 5 tersangka yaitu, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

“Kemudian, Tersangka belum pernah dihukum, Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, lalu ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya,” terangnya.

Alasan lainya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, lalu Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis, masyarakat merespon positif.

Baca juga :  Kejagung Panggil Ulang Mantan Mendag Terkait Korupsi Ekspor CPO

Lima perkara yang dihentikan Penuntutan yaitu, Tersangka Philips Anthoni Salakparang alias Toni dari Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.

Tersangka Yoga Pratama alias Yoga bin Ambo Iri dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, yang disangka melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP tentang Pemerasan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Lalu, Tersangka Gipan Ananda Pratama alias Gipan bin Dani Arfiansyah dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan jo. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Baca juga :  Kejagung Kabulkan 4 Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara

Kemudian, Tersangka Usman Jafar alias Don bin Japar dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan jo. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Terakhir, Tersangka Ayi Lesmana bin Hazman dari Kejaksaan Negeri Natuna yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Baca juga :  Kejagung Periksa 2 Kepala Desa dalam Korupsi PT Duta Palma Group

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Sementara, 13 Tersangka yang tidak dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka memiliki tingkat ketercelaan yang tinggi dan bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Editor: Agus Pebriana