DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) resmi terdaftar sebagai pemantau pemilu setelah menerima Sertifikat Bawaslu RI Nomor 009/PM.05/K1/8/2022 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

Pemantau pemilu merupakan lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu. 

Pemilu 2024 menjadi kali kedua bagi KMHDI menjadi pemantau pemilu, sebelumnya KMHDI pernah terdaftar sebagai pada perhelatan Pemilu 2019.

Baca juga :  Atasi Stunting, KMHDI Salurkan Bantuan Kepada Korban Gempa Cianjur

I Putu Yoga Saputra selaku Ketua Presidium PP KMHDI dalam keterangannya menyebutkan bahwa keikutsertaan KMHDI sebagai pemantau pemilu menjadi wujud keseriusan dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder bangsa, tidak terkecuali Bawaslu RI.

“Kebetulan beberapa waktu lalu KMHDI baru saja memperingati HUT ke-29, dalam HUT tersebut kami mengusung tema ‘Inovasi dan Kolaborasi Membangun Negeri’. Tentu tema tersebut harus kami jalankan, dan berkolaborasi dengan Bawaslu RI sebagai Pemantau Pemilu menjadi wujud nyatanya,” kata Yoga Saputra.

Baca juga :  Sukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Ketua KPU Temui Jaksa Agung

KMHDI akan melaksanakan pemantauan di 22 Provinsi sesuai dengan sebaran Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI se-Indonesia.

“Bagi kami di KMHDI, menjadi bagian dari pemantau pemilu adalah sebuah kesempatan besar untuk menjalankan tugas sebagai warga negara. Partisipasi KMHDI sebagai Pemantau Pemilu diharapkan dapat ikut menyukseskan perhelatan Pemilu 2024 mendatang,” ungkapnya.

Baca juga :  Partai Baru Harus Sasar Kelompok Muda dan Pemilih Pemula

Dalam menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu, KMHDI akan memantau 5 isu krusial, yakni: menjamin hak konstitusi umat Hindu di Indonesia; kampanye di areal pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah; literasi pemilih dan politik oleh penyelenggara dan peserta pemilu; politik identitas; dan politik uang.

“Sudah menjadi tugas kami untuk mengawal lima hal tersebut agar Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan berkualitas,” tandasnya. (gus)