Bali Terus Perluas Akses Keuangan, UMKM hingga Nelayan jadi Sasaran
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk memperluas akses keuangan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, hingga sektor pariwisata.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali, Senin, (16/10/2026).
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan, Rakorda TPAKD menjadi momentum untuk mematangkan koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), kalangan akademisi, serta pihak swasta.
Menurut dia, sinergi tersebut diperlukan agar program perluasan akses keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
“Tujuan kita adalah menyinergikan antara pemerintah daerah, OJK, BI, akademisi, maupun swasta lainnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri,” kata Giri.
Giri mencontohkan, perluasan akses keuangan perlu menyasar sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Dengan demikian, program yang dijalankan tidak sekadar membuka akses pembiayaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Giri mengapresiasi peran OJK dalam mendorong pelaksanaan program TPAKD di Bali. Dia berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat semakin kuat sehingga melahirkan berbagai inovasi dalam memperluas akses keuangan.
Terkait akses pembiayaan bagi petani dan UMKM,Giri menilai pemerintah telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan dukungan keuangan.
Dia mencontohkan program bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen. Menurutnya, pemerintah memberikan bantuan dana secara langsung sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak risiko usaha pertanian maupun perkebunan.
“Jangankan urusan masalah akses kredit bagi petani. Ketika gagal panen pun kita berikan dana secara langsung, baik itu pertanian maupun perkebunan,” ujarnya.
Giri menyebut kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk konkret program Pemerintah Provinsi Bali yang bersinergi dengan sektor perbankan dan berada dalam pemantauan OJK.
“Ini adalah salah satu contoh wujud konkret program Pemerintah Provinsi Bali yang bersinergi dengan perbankan yang dipantau penuh oleh OJK. Dampaknya luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Reporter: Agus Pebriana

Tinggalkan Balasan