MPR Kebut Sidang Paripurna Minta Prabowo Setor 2 Nama Pengganti Gibran

DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Gedung kura-kura Senayan pantang membiarkan kursi RI-2 kosong terlalu lama. Usai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka resmi disodorkan ke meja pimpinan wakil rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung menyalakan “mesin turbo”. Lobi-lobi tingkat dewa dan rapat maraton mulai digeber demi mencari pengganti Gibran secepat kilat.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi derasnya aspirasi publik usai geger mundurnya sang Wapres. Tak mau kehilangan momentum, MPR langsung mengeksekusi tahapan ketatanegaraan tanpa ba-bi-bu. Rapat Pimpinan (Rapim) langsung tuntas, disusul Rapat Gabungan yang ditarget kelar dalam hitungan hari.

“Maka tahap berikutnya setelah itu kami melakukan rapat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan RAPIM kemarin sudah kita selenggarakan. Hasil RAPIM adalah kita harus menyelenggarakan rapat gabungan MPR yang diikuti oleh pimpinan Fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan Majelis Permusyawaratan R. Pimpinan MPR punya waktu 3 hari sejak menerima suran diri dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima,” tegas Muzani blak-blakan.

Empat Senjata Krusial MPR, Tim Verifikasi 36 Orang Disiapkan

Rapat Gabungan ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul santai. Muzani merinci ada empat agenda berat yang jadi penentu nasib kursi RI-2. Mulai dari urusan jadwal ketuk palu hingga pembentukan tim khusus untuk “membedah” dokumen calon wapres yang disodorkan Presiden Prabowo Subianto nanti.

“Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan? ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini,” urai Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Agenda kedua, kata Muzani, menyangkut “surat sakti” ke Istana. MPR akan meminta persetujuan untuk segera menyurati Presiden agar menyerahkan dua nama calon wapres beserta syarat-syaratnya.

“Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim? akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini,” imbuhnya.

Selanjutnya, MPR akan membentuk tim verifikasi super ketat yang diisi oleh 5 persen anggota MPR (sekitar 36 orang) untuk menguliti berkas calon, serta tim ad-hoc untuk merumuskan ketetapan pengangkatan Wapres terpilih.

Tolak “Alon-alon Asal Kelakon”, Muzani: Makin Cepat Makin Baik!

Secara aturan, MPR punya waktu “napas” lumayan panjang, yakni 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima, atau hingga 10 Januari 2027. Namun, Senayan ogah memakai pepatah alon-alon asal kelakon. Setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo serta pimpinan DPR dan DPD, keputusannya bulat: ngebut!

“Hal lain meskipun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran sebagai wakil presiden tanggal 20 November yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027 dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR pimpinan pimpinan DPR dan pimpinan DPD bersama Presiden intinya adalah makin cepat makin baik sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama,” beber Muzani panjang lebar.

Demi memuluskan jalan tersebut, MPR juga bermanuver menyesuaikan jadwal rapat paripurna dengan agenda Presiden, agar proses politik ini tidak menabrak jadwal sidang kenegaraan lainnya.

Lalu, bagaimana dengan penentuan argo 14 hari untuk Istana menyetorkan dua nama? Muzani meluruskan bahwa stopwatch baru akan ditekan ketika surat resmi dari Senayan meluncur ke meja Prabowo, bukan dari selesainya rapat gabungan.

“Nanti yang harus dihitung adalah kapan rapat gabungan ini akan menyetujui surat akan dikirim ke Presiden. Terhitung dari situ. Nanti 14-nya hari 14-nya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan,” cecarnya ke awak media.

Bursa Cawapres Masih Digembok Rapat

Ketegangan di Senayan jelas memicu tanda tanya besar di benak publik: siapa sosok yang berani duduk di kursi panas pengganti Gibran?

Sayangnya, saat dicecar wartawan soal nama-nama yang berseliweran di bursa cawapres, Muzani langsung pasang badan dan menggembok rapat-rapat informasi tersebut. Fokusnya saat ini hanya satu: mengeksekusi mekanisme konstitusi dengan mulus.

“Jangan komentar bursa dulu. Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” tutup Muzani memotong rasa penasaran publik.

Kini, bola panas bergulir kencang di Senayan. Rakyat menanti, apakah manuver Senayan ini benar-benar demi mengisi kekosongan demi negara, atau ajang lobi tingkat tinggi partai koalisi memperebutkan jatah RI-2!