DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak membutuhkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, pernyataan berhenti yang disampaikan Gibran merupakan keputusan sepihak atas permintaan sendiri.

Yusril menjelaskan, surat yang telah diserahkan Gibran kepada MPR secara eksplisit menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri masa jabatan sebagai Wapres periode 2024-2029. Dengan demikian, MPR tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui maupun menolak keputusan tersebut.

“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR,” jelas Yusril dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Yusril menerangkan, hal itu tercermin dalam paragraf pertama surat pengunduran diri yang ditandatangani Gibran. Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wapres atas permintaan sendiri.

“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.

Dia menambahkan, permintaan Gibran agar MPR menindaklanjuti surat pengunduran dirinya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 bukan berarti meminta persetujuan lembaga tersebut. MPR hanya perlu menjalankan tahapan konstitusional sebagai konsekuensi dari pernyataan berhenti itu.

Yusril menyebut, setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres, mekanisme pengisian posisi tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan itu, MPR harus menggelar sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon untuk dipilih oleh MPR.

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Yusril menegaskan, proses pengunduran diri Gibran beserta tindak lanjut pengisian jabatan Wapres harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, MPR memiliki tugas untuk memproses konsekuensi konstitusional dari pernyataan pengunduran diri tersebut, bukan menentukan apakah Gibran boleh berhenti atau tidak.