DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menekankan pentingnya kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penguatan kedua aspek tersebut dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik korupsi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administrasi dan penggunaan anggaran. Lebih dari itu, pengadaan merupakan instrumen strategis pembangunan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Dewa Made Indra yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bali, Luh Ayu Aryani, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Bali juga menyoroti perlunya peningkatan profesionalisme aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan. Pejabat pengadaan dituntut memiliki kompetensi sesuai bidang tugas, memahami regulasi, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan.

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administrasi dan penggunaan anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis pembangunan. Karena itu, kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur harus terus diperkuat,” tegasnya.

Selain peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi digital juga dinilai penting untuk memperkuat sistem pengadaan pemerintah. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi, meminimalkan potensi penyimpangan, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan Rakernas dan Seminar Nasional IFPI, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat.