DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Bali memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ajakan tersebut disampaikan Dewa Made Indra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Baca juga :  Sekda Bali: Pertumbuhan Ekonomi Bali Harus Berikan Kesejahteraan

Rakor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menekankan pentingnya penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara strategis dengan pendekatan berbasis risiko.

Dalam pembahasan tersebut, terdapat tiga area yang menjadi perhatian khusus karena dinilai rawan terjadinya penyimpangan, yakni pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Ketiga sektor ini membutuhkan pengawasan yang ketat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  Sekda Bali : Masyarakat Hentikan Aktivitas Sejenak Mengikuti Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Dewa Made Indra menegaskan, pencegahan korupsi membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Penguatan pengawasan internal juga harus diiringi dengan koordinasi antarlembaga agar potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini.

“Seluruh pemerintah daerah harus memperkuat komitmen dalam mencegah korupsi. Tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan yang efektif, khususnya pada area-area yang memiliki risiko tinggi,” tegasnya.

Baca juga :  Perkuat Sinergitas, Sekda Bali Ikuti Olahraga Bersama TNI Polri

Melalui rakor tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, KPK, BPKP, dan Kemendagri diharapkan semakin kuat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Bali.