DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster membuka penyelenggaraan Bali Digital Festival (Digifest) V tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Koster menegaskan bahwa transformasi digital harus diakomodasi untuk memajukan kebudayaan Bali.

Pembukaan Bali Digifest berlangsung di Hotel Plaza Sanur, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Pembukaan itu turut dihadiri Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Hilman,

Koster mengatakan bagi Bali, teknologi digital bukan tujuan akhir, melainkan sebuah alat untuk menjaga, memperkuat, dan memajukan alam, manusia, dan kebudayaan Bali.

Koster mengatakan, Bali memiliki keterbatasan sumber daya alam berupa minyak, gas, emas, maupun batu bara.

Meski demikian, Bali memiliki kekayaan budaya, kreativitas masyarakat, serta kearifan lokal yang menjadi modal utama pembangunan daerah.

“Kita Bali boleh bangga, karena Bali unik, unggul, dan tangguh. Tidak ada yang mengalahkan Bali,” ungkapnya.

Koster mengatakan, kebudayaan telah menjadi fondasi berkembangnya sektor pariwisata yang selama ini menopang perekonomian Bali.

Karena itu, pemanfaatan budaya untuk kepentingan ekonomi harus diikuti komitmen menjaga keberlangsungannya.

Baca juga :  Koster Dorong Bali Bangun Sumber Pertumbuhan Baru Lewat Ketahanan Energi

“Tanpa budaya, enggak akan ada pariwisata. Jadi harus dengan komitmen kuat menjaga budaya ini supaya budayanya eksis, dan pariwisatanya juga tetap hidup, ekonominya juga tetap hidup,” ujarnya.

Lebih jauh, Koster mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi Bali tengah mengembangkan konsep ekonomi Kerthi Bali.

Dalam konsep ekonomi tersebut, pengembangan ekonomi kreatif dan digital menjadi salah satu sektor yang didorong untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi pulau Dewata.

Dalam rangka itu, Koster mengatakan pemerintah mulai menyiapkan sejumlah dukungan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan digital. Dukungan itu mencakup regulasi, infrastruktur, ruang, dan talenta.

Dari sisi regulasi, Koster mengatakan pemerintah tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) yang akan mengatur perkembangan ekonomi kreatif dan digital serta membentuk badan ekonomi kreatif dan digital.

“Lembaga yang kami rancang adalah lembaga semi goverment, tidak full perangkat daerah tapi juga melibatkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara dari sisi infrastruktur, Pemprov Bali telah membangun Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali sebagai salah satu penunjang infrastruktur digital.

Koster menyebut menara tersebut telah dimanfaatkan oleh sekitar 30 stasiun televisi untuk memperluas jangkauan siaran di Bali.

Baca juga :  Gubernur Koster Minta MUI Jaga Harmonisasi dan Kompak Membangun Bali

“Akhir tahu selesai. Rencana akan diresmikan Februari 2027,” ungkapnya.

Selain itu, Koster mengatakan akan menyiapkan fasilitas berupa Kawasan Bali Samasta Digital yang menjadi tempat berkumpul pelaku ekonomi creative.

Fasilitas itu akan diwujukan dalam bentuk pembangunan Creative and Innovation Hub sebagai ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan digital.

Koster mengatakan fasilitas tersebut dirancang untuk menampung kegiatan pembelajaran, pelatihan, pendampingan usaha, inkubasi bisnis, produksi, hingga pameran dan pertunjukan.

Adapun fasilitas tersebut ditargetkan dapat dimanfaatkan pada 2027.

Dengan adanya fasilitas tersebut, Koster berharap para pelaku ekonomi kreatif dan digital memiliki ruang untuk mengembangkan gagasan menjadi produk hingga menjangkau pasar nasional dan global.

Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Hilman mengapresiasi penyelenggaraan Bali Digital Festival yang dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital di Indonesia.

Ia mengatakan, penguatan ekonomi kreatif juga telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ia mengatakan sektor ini ditetapkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bertumpu pada kreativitas, warisan budaya, dan perkembangan teknologi.

Baca juga :  Gubernur Koster dan Menteri LH Tinjau Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Banjar Saraswati Kesiman

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045.

Kebijakan tersebut menjadi pedoman pengembangan ekonomi kreatif dalam jangka panjang sekaligus memuat rencana aksi lintas kementerian dan lembaga untuk periode 2026–2029.

Saat ini ia mengatakan capaian ekonomi kreatif nasional pada 2025 menunjukkan perkembangan positif.

Sejumlah indikator, mulai dari investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja hingga pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif, disebut telah melampaui target.

Pada 2026, pemerintah menargetkan investasi ekonomi kreatif mencapai Rp136 triliun, nilai ekspor sebesar 27,89 miliar dolar AS, serta penyerapan tenaga kerja sekitar 26 juta orang. Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif juga ditargetkan berada di atas 5,7 persen.

Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif menjalankan sejumlah program yang berfokus pada pengembangan desa kreatif, aktivasi pusat kreativitas atau creative hub, serta promosi karya dan industri kreatif Indonesia ke pasar global.

Reporter: Agus Pebriana