DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Gerakan Keadilan Sosial Nusantara meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri dan tetap menjalankan amanat konstitusionalnya hingga akhir masa jabatan. Sikap itu disampaikan menanggapi ramainya pemberitaan soal kemungkinan Gibran mundur dari jabatannya.

“Jangan mundur, Pak Gibran! Tetap jalankan amanat konstitusi dan tuntaskan tanggung jawab kenegaraan sampai akhir masa jabatan sesuai ketentuan UUD 1945,” kata Wakil Ketua Umum Gerakan Keadilan Sosial Nusantara, Ricky Dodo Banjarnahor, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.

Menurut Ricky, jabatan wakil presiden bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanat kenegaraan yang mengandung tanggung jawab besar terhadap bangsa. Ia menilai dinamika politik, tekanan kepentingan, maupun pertarungan elite tidak boleh mengaburkan tanggung jawab konstitusional seorang pejabat negara.

“Mandat rakyat harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Ricky juga menyebut kepemimpinan generasi muda harus dibuktikan lewat keberanian menjaga demokrasi, mengawal kebijakan pemerintah, dan memastikan kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan segelintir kelompok.

Selain mendukung Gibran, Ricky mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar kekuasaan tidak menjadi alat transaksi bagi kelompok tertentu di sekitar lingkaran kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi, bisnis, maupun politik.

“Negara tidak boleh disandera oleh kartel politik kekuasaan. Kekuasaan bukan komoditas untuk diperdagangkan, jabatan publik bukan fasilitas untuk memperkaya kelompok, dan sumber daya negara bukan milik segelintir elite,” katanya.

Ia meminta praktik serakahnomics, politik transaksional, penyalahgunaan kewenangan, dan konflik kepentingan menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, pembangunan ekonomi seharusnya menghadirkan kesejahteraan yang merata, bukan memperlebar kesenjangan. Setiap dugaan penyimpangan kekuasaan, katanya, harus diuji secara transparan dan berdasarkan hukum.

Ricky menegaskan dukungan kepada Gibran tidak berarti organisasinya kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah.

“Kami mendukung kepemimpinan, bukan mengultuskan kekuasaan. Kami membela konstitusi, bukan kepentingan kelompok. Ketika pemerintah berpihak kepada rakyat, kami berdiri mendukung. Namun, ketika kekuasaan menyimpang, kami berdiri paling depan untuk mengkritik dan melawannya secara konstitusional,” ujarnya.

Menurut Ricky, Indonesia bukan milik satu keluarga, satu kelompok politik, ataupun segelintir elite. Demokrasi, katanya, tidak boleh hanya menjadi panggung pergantian kekuasaan, sementara kepentingan masyarakat terpinggirkan.

“Kami tidak sedang membela jabatan seseorang semata. Kami memperjuangkan prinsip bahwa mandat rakyat harus dihormati, konstitusi harus ditegakkan, dan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan,” kata Ricky.