DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan polemik ijazah melalui jalur hukum. Gibran diminta tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

Hal itu disampaikan Gibran usai bertemu dan berdiskusi dengan Prabowo di Jakarta, Selasa (10/11/2026), pagi. Gibran mengatakan pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas dinamika yang tengah terjadi, termasuk polemik ijazah yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Agung (MA).

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Gibran mengaku Prabowo telah memberikan banyak masukan terkait persoalan tersebut. Dia bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri.

Baca juga :  Istana Geger! Digoyang Putusan MA dan HMP Senayan, Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Wapres. Prabowo Tak Menolak?

“Seperti teman-teman ketahui, tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Salah satu saran Prabowo, kata Gibran, yakni agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN. “Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ucapnya.

Gibran juga menyampaikan akan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1. Selain itu, dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

“Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” tuturnya.

Polemik ijazah Gibran kembali mencuat setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Baca juga :  Wapres Gibran Tinjau Pasar Badung Pastikan Stabilitas Harga Pangan

Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan itu diketok pada Jumat (30/10/2026) dan salinan lengkapnya dirilis pada Selasa (10/11/2026).

MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket, yakni certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, tidak membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat.

Sebelumnya, gugatan Subhan di PTUN Jakarta tidak diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya gugatan dikabulkan.

Sebelum putusan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Baca juga :  Gubernur Koster Dampingi Wapres Gibran Tinjau Pasar Badung

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

MK menilai dokumen yang digunakan untuk penerbitan suket penyetaraan, termasuk certificate of attendance, hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dalam sengketa hasil Pilpres.

MK juga menilai persoalan itu tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu presiden karena Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Putusan MA kemudian menjadi babak baru dalam polemik tersebut. MA mengabulkan kasasi dan memerintahkan pencabutan suket penyetaraan pendidikan Gibran.