DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran dalam tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Praktik yang didalami penyidik mulai dari manipulasi dokumen perizinan, penambangan tanpa izin yang berlaku, hingga eksploitasi kawasan hutan lindung. Dalam perkara ini, PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Penetapan PT BSJ sebagai tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pada Jumat, 6 November 2026. Penyidik menyatakan telah mengantongi alat bukti yang cukup setelah melakukan serangkaian penyidikan dan gelar perkara.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penetapan tersangka korporasi tersebut merupakan bagian dari pengusutan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013-2025.

“Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung berdasarkan pengumpulan alat bukti yang cukup serta berdasarkan hasil gelar perkara (ekspose) telah menetapkan PT BSJ sebagai Tersangka Korporasi pada Jumat, 6 November 2026,” kata Anang di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik menyoroti proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu dokumen yang didalami yakni Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.

Kejagung menduga terdapat manipulasi sejumlah dokumen yang digunakan PT BSJ untuk mendapatkan perizinan pertambangan. Dokumen tersebut meliputi studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Dalam pengurusan perizinan tersebut, PT BSJ diduga memanipulasi sejumlah dokumen, antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” ujar Anang.

Tak hanya persoalan administrasi perizinan, Kejagung juga menemukan dugaan aktivitas penambangan yang tetap berlangsung meski masa berlaku IUP PT BSJ telah berakhir pada 2015. Penyidik mendalami dugaan adanya kerja sama antara perusahaan dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui mekanisme suspend yang diduga tidak sesuai ketentuan.

Di sisi lain, perusahaan tersebut diduga melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. Kejagung juga mengusut dugaan penggunaan dokumen IUP PT BSJ untuk memperdagangkan hasil tambang yang seolah-olah berasal dari wilayah pertambangan yang memiliki izin sah.

“PT BSJ diduga tetap menambang nikel setelah masa berlaku IUP berakhir pada 2015. Tim Penyidik mendalami dugaan kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga menyimpang dari ketentuan,” kata Anang.

“PT BSJ juga diduga menambang di kawasan hutan lindung dan menggunakan dokumen IUP perusahaan untuk menjual hasil tambang tersebut seolah-olah berasal dari wilayah izinnya,” sambungnya.

Penyidik turut menelusuri dugaan aliran uang kepada penyelenggara negara dalam proses pengurusan perizinan tersebut. PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen perizinan tidak dijalankan.

Kejagung menduga rangkaian aktivitas penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan, sekaligus menyebabkan kerugian keuangan negara.

Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik telah meminta penghitungan kepada pihak terkait. Kejagung juga telah menerbitkan surat tugas ahli guna mendukung pembuktian dalam perkara tersebut.

“Selain itu, PT BSJ diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi atas kelengkapan serta kebenaran dokumen tidak dilakukan,” tutur Anang.

“Tim Penyidik menduga kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut menguntungkan PT BSJ dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Tim Penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan surat tugas ahli telah diterbitkan,” pungkasnya.

Reporter: Satrio