DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026), pagi.

Keinginan tersebut disampaikan Gibran di tengah menguatnya tekanan politik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik suket ijazah mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Dia mengungkapkan, salah satu pembahasan yang disampaikan Gibran berkaitan dengan keinginannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia itu.

“Bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo mengatakan, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri dengan mempertimbangkan dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah adanya putusan MK dan MA.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mundur. Menurutnya, Presiden tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” jelasnya.

Prasetyo menyebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dahulu menjatuhkan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, MK tidak menerima permohonan para pemohon yang salah satunya mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Putusan tersebut kemudian diikuti keputusan MA dalam perkara kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan gugatan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.

MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah. Putusan ini semakin memperkuat sorotan terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Rangkaian putusan tersebut kemudian memicu desakan agar Gibran mundur dari jabatan wapres. Bahkan, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik tersebut.

Sedikitnya 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan hak menyatakan pendapat terkait persoalan Gibran. Desakan politik itu juga disuarakan sejumlah pihak yang meminta Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.