DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyoroti jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum mencakup seluruh penduduk bekerja di Pulau Dewata. Hingga November 2026, baru sekitar 48 persen penduduk bekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sorotan itu disampaikan saat Komisi IV DPRD Bali melakukan rapat bersama dengan Perwakilan Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026). Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta, Anggota DRPD Bali Anak Agung Bagus Tri Candra.

Sementara itu, dari pihak BPJS Ketenagakerjaan hadir Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali Agua Theodorus Parulian Marpaung.

Nyoman Suwirta mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dibandingkan dengan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun jaminan hari tua.

“Kalau melihat data tadi, baru 48 persen. Padahal kita juga mempunyai tenaga kerja rentan yang bukan penerima upah. Ada buruh, tukang panggul, petani, nelayan, dan banyak lagi kelompok pekerja lainnya,” ujarnya.

Suwirta menilai, keberadaan regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Ia menyebut, Bali saat ini telah memiliki perda tentang ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh kelompok pekerja.

Karena itu, Komisi IV DPRD Bali berencana menyampaikan usulan pembentukan perda inisiatif kepada pimpinan DPRD Bali. Sebagai bahan awal, pihaknya juga akan mempelajari regulasi serupa di dua provinsi yang telah memiliki perda.

“Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Ketua DPRD. Kemungkinan kita akan meneruskan perda inisiatif Dewan. Kalau Nusa Tenggara Timur saja bisa, Bali juga harus bisa,” katanya.

Menurut Suwirta, kelompok pekerja rentan seperti pedagang kecil, buruh angkut atau tukang suun di pasar, petani, dan nelayan perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebab, mereka memiliki risiko pekerjaan, tetapi tidak semuanya memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.

Ia menegaskan, perlindungan yang diatur nantinya tidak hanya menyangkut kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga jaminan hari tua. Dengan demikian, pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap tetap mempunyai perlindungan ketika tidak lagi produktif.

Suwirta juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif turun ke lapangan dan membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan koperasi.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi salah satu cara memperluas kepesertaan, termasuk menjangkau anggota koperasi dan masyarakat yang selama ini belum terdaftar.

Ia menambahkan, DPRD Bali melalui Komisi IV akan ikut mendorong para pemberi kerja maupun pihak yang menggunakan tenaga kerja agar memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali mengatakan, tingkat kepesertaan pekerja penerima upah di Bali saat ini baru mencapai 65 persen. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah, cakupannya lebih rendah, yakni sekitar 38 persen.

Ia mengapresiasi dukungan DPRD Bali terhadap upaya memperluas kepesertaan melalui penguatan regulasi daerah. Menurutnya, perda dapat menjadi instrumen yang mengikat berbagai pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan cakupan kepesertaan di Bali meningkat menjadi 54 persen pada 2027. Target tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Di sisi lain, besarnya manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan juga terlihat dari pembayaran klaim kepada pekerja di Bali. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 134 ribu pekerja ber-KTP Bali mengalami risiko dan telah menerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun.

Dana tersebut berasal dari berbagai manfaat program, termasuk jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

BPJS Ketenagakerjaan berharap dukungan pemerintah daerah, DPRD, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat perluasan perlindungan bagi pekerja di Bali.

Reporter: Agus Pebriana