DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong penguatan investasi dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah menghadapi dinamika ekonomi pada 2027. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Grand Ballroom, The Mulia Hotel, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/10/2026). Forum yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif.

Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum tersebut. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

“UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat serta pelestari kearifan lokal di Provinsi Bali. Kita semua menyadari bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung perekonomian, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ujar Koster.

Baca juga :  Perkuat Penanganan Abrasi Pantai Kuta, Koster dan Giri Prasta Dampingi Megawati

Ia mengakui akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Karena itu, diperlukan dukungan pembiayaan yang terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan agar usaha masyarakat dapat berkembang, meningkatkan daya saing, serta naik kelas.

Koster menyebutkan, perekonomian Bali memiliki sejumlah indikator makro yang secara umum berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, pembangunan ekonomi tetap membutuhkan perencanaan yang terukur, tepat sasaran, serta didukung kolaborasi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

Menghadapi dinamika ekonomi 2027, Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan sejumlah strategi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Asta Cita. Strategi tersebut meliputi transformasi ekonomi Kerthi Bali, penguatan ekosistem investasi melalui pelayanan terpadu dan percepatan digitalisasi, peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal di Bali, serta pemetaan peluang investasi prioritas.

Adapun sektor yang menjadi perhatian antara lain pertanian organik, energi bersih dan kemandirian energi, industri berbasis budaya dan penguatan jenama Bali, ekonomi digital dan kreatif, serta pariwisata berbasis budaya dan wisata kebugaran atau wellness tourism.

Pada sektor ekonomi kreatif dan digital, penguatan ekosistem usaha perlu diikuti dengan peningkatan kualitas produk, daya saing, dan akses pasar. Dukungan pembiayaan yang tepat dinilai penting untuk membantu UMKM mengembangkan kapasitas usaha sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas.

Baca juga :  Koster Jadi Satu-satunya Gubernur Asia di Forum Iklim Dunia, Bali Tawarkan Model Pembangunan Hijau

Koster pun mendorong optimalisasi berbagai program kredit pemerintah melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, perbankan, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pembiayaan menjangkau sektor produktif yang membutuhkan dukungan modal.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus mengonsolidasikan lembaga pembiayaan dari dalam dan luar negeri guna memperkuat kepercayaan serta memperluas akses permodalan UMKM. Menurutnya, pembiayaan tidak hanya perlu ditingkatkan dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas dan ketepatan sasaran.

Secara keseluruhan, pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema non-KUR mencapai sekitar Rp1.500 triliun, terdiri atas Rp300 triliun melalui KUR dan Rp1.200 triliun melalui pembiayaan non-KUR. Hingga 21 Oktober 2026, porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi tercatat sebesar 65,9 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa forum tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk memperkuat pembiayaan produktif. Sektor yang menjadi sasaran mencakup pertanian, industri, industri padat karya, perumahan, serta pemberdayaan perempuan dari keluarga prasejahtera.

Baca juga :  Koster Gandeng Advokat Jaga Desa Adat dan LPD Bali dari Persoalan Hukum

Hingga Oktober 2026, penyaluran program kredit pemerintah tercatat sekitar Rp294,6 triliun kepada 4,27 juta debitur penerima manfaat, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sekitar 2,13 persen.

Melalui forum tersebut, pemerintah juga mendorong peningkatan konektivitas pembiayaan dan sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat pengendalian inflasi.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan penyaluran simbolis sejumlah program pembiayaan, yakni KUR, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta penyaluran kepada calon debitur Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Forum tahun ini mengangkat tema “Strengthening Government Kredit Programs: Advancing Inclusive and Sustainable MSME Financing”, yang menekankan penguatan program kredit pemerintah untuk mendorong pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.