DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyoroti krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang dan kemacetan di sejumlah wilayah Bali selama sepekan.

Sorotan itu, disampaikan saat pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali Tahun 2027 di Kantor DPRD Bali, Senin (26/10/2026).

Ni Kadek Darmini dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang sempat menimbulkan antrean di sejumlah SPBU harus menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Bali.

PDI Perjuangan memandang perlu adanya percepatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga pada penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.

“Untuk itu, PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kinerja OPD terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pasokan, perubahan kebijakan, maupun keadaan darurat yang dapat memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Darmini.

Menurut dia, pengalaman penanganan krisis BBM harus menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat. Dengan demikian, Bali tidak hanya mampu merespons ketika krisis terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko dan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Gede Harja Astawa dari Fraksi Gerindra-PSI menyoroti dampak kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang hingga meluber ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas tenaga kerja dan distribusi logistik pangan.

Ia menegaskan, kondisi serupa tidak boleh kembali terulang. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih transparan, salah satunya melalui kanal informasi digital yang menyajikan data ketersediaan stok BBM di setiap SPBU secara waktu nyata (real-time).

Menurut Harja, langkah taktis dan strategis masih diperlukan agar kondisi berangsur kembali normal. Ia juga mengingatkan agar pernyataan kepada publik diikuti tindakan nyata.

“Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan. Hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas,” ujarnya.

Fraksi Gerindra-PSI juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali yang tetap tenang selama mengantre BBM, tidak mudah terpancing atau menyebarkan hoaks di media sosial, menjaga etika antrean di jalan raya, serta mematuhi arahan petugas TNI, kepolisian, dan pecalang.

Menurut Harja, sikap masyarakat tersebut menunjukkan identitas masyarakat Bali yang berbudaya. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengambil langkah sesuai kapasitas masing-masing untuk menangani krisis BBM.

Golkar Usulkan Badan Koordinasi

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembentukan badan koordinasi khusus untuk menangani persoalan pasokan BBM di Bali.

I Wayan Gunawan dari Fraksi Golkar mengatakan pengalaman antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa penanganan persoalan energi membutuhkan sistem yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Karena itu, Golkar mengusulkan agar Pemprov Bali mengkaji pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali.

Jika pembentukan badan tersendiri belum diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas.

Badan atau unit tersebut diharapkan tidak mengambil alih kewenangan Pertamina maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sebaliknya, lembaga itu berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintah daerah untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan lintas instansi.

Demokrat-Nasdem Tuntut Kompensasi

Adapun Fraksi Demokrat-Nasdem mendesak Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas krisis kelangkaan BBM yang terjadi sejak 12 Oktober 2026.

Komang Wirawan mengatakan, krisis tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat Bali.

Kelangkaan BBM juga disebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya ekonomi, sehingga merugikan masyarakat.

Fraksi Demokrat-Nasdem memperkirakan kerugian yang dialami masyarakat Bali akibat krisis tersebut mencapai triliunan rupiah. Atas kondisi itu, fraksi tersebut menuntut Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali.

“Kami Fraksi Demokrat-Nasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali,” kata Wirawan.

Desakan tersebut menjadi salah satu bentuk tuntutan fraksi terhadap pertanggungjawaban atas dampak krisis BBM yang dirasakan masyarakat Bali.

Reporter: Agus Pebriana