DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kemajuan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. Pemerataan manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik yang digelar Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali bertajuk “Refleksi Dua Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya” di Kayman Resto, Denpasar, Bali, Minggu (25/10/2026).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik itu Direktur Lembaga Kajian dan Studi Kebijakan Publik (Lanskap) Bali, I Wayan Agus Pebriana dan Aktifis Hindu Kadek Nova Semadi.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan bahwa pengesahan UU No 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan telah menggeser paradigma pariwisata dari sebelumnya industri menjadi ekosistem.

Menurut Agus, pergeseran ini memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata.

“Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal,” ujarnya.

Agus mengatakan dalam paradigma pariwisata sebagai ekosistem, masyarakat dipandang tidak lagi hanya menjadi objek atau pelengkap kegiatan wisata, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Paradigma ini berbeda dengan pariwisata sebagai industri yang menekankan pada bisnis dan kapitalisasi ekonomi, tanpa memandang masyarakat, keberlanjutan budaya, dan lingkungan.

“Paradigma ini menekankan bahwa pariwisata adalah sebuah ekosistem yang menghubungkan ekonomi, masyarakat, budaya, lingkungan, dan kesejahteraan,” terangnya.

Agus mengatakan paradigma pariwisata sebagai sebuah industri telah menyebabkan berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain kerusakan lingkungan, peminggiran masyarakat lokal, kemacetan, komodifikasi budaya, serta alih fungsi lahan.

Melalui paradigma pariwisata sebagai ekosistem yang tertuang dalam UU 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan, ia berharap berbagai tantangan tersebut dapat diatasi.

“Dengan perubahan paradigma ini kita berharap berbagai tantangan pariwisata kini bisa diatasi,” terangnya.

Lebih lanjut Agus mengapresiasi kinerja pariwisata nasional selama dua tahun kepemimpinan Prabowo yang menunjukan pertumbuhan. Mengutik data BPS, Agus mengatakan sejak Januari-Agustus 2026, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,85 juta atau naik 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lin total perjalanan wisata wisatawan nusantara dari Januari sampai Agustus 842,85 juta.

“Perkembangan pariwisata kita menunjukan tren yang bagus,” ungkapnya.

Meski menunjukan tren yang positif, Agus mengatakan sebaran kunjungan wisatawan ke Indonesia masih belum merata. Ia mengatakan Bali sebagai sebuah Provinsi pada tahun 2025 menyumbang 45,8 persen kunjungan wisatawan mancanegara.

“Artinya konsentrasi kunjungan masih terjadi. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memeratakan kunjungan dengan cara memperkenalkan destinasi-destinasi baru, tidak hanya itu juga memastikan destinasi baru tersebut siap secara infrastruktur,” ungkapnya.

Sementara itu, Aktivis pemuda Hindu Bali, I Kadek Nova Semadi, mengatakan potensi wisata spiritual, perkebunan, budaya, dan edukasi dapat dikembangkan untuk memperluas pilihan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Desa wisata, misalnya, memiliki daya tarik melalui tradisi, seni, alam, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan infrastruktur, akses transportasi, promosi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.

Penguatan UMKM dan koperasi lokal juga dinilai penting untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pariwisata dapat menjadi salah satu cara agar belanja wisatawan memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian daerah.

Dalam aspek budaya, pengembangan pariwisata perlu tetap menghormati tradisi sakral, tempat suci, dan ketentuan adat yang berlaku. Budaya tidak semata-mata diposisikan sebagai atraksi untuk wisatawan, tetapi juga sebagai identitas masyarakat yang keberlangsungannya perlu dijaga.

“Bali lestari membutuhkan kolaborasi: pemerintah, desa adat, pelaku usaha, seniman, dan wisatawan. Ini bukan tugas satu pihak, tapi tanggung jawab bersama untuk memastikan pariwisata tumbuh tanpa mencabut akar budayanya,” kata Nova.

Menurut Nova, kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Pemerintah, desa adat, pelaku usaha, komunitas budaya, dan generasi muda memiliki peran dalam memastikan pembangunan pariwisata tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Diskusi publik tersebut dimoderatori Gusti Ngurah Arya Pratama Putra. Kegiatan yang digelar dalam rangka refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu ditutup dengan pembacaan Deklarasi Pemuda Bali.

Deklarasi tersebut menjadi bagian dari seruan generasi muda untuk ikut menjaga keberlanjutan pariwisata, melestarikan budaya, melindungi lingkungan, serta mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Editor: Agus Pebriana