DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, Senayan memberikan rapor yang campur aduk. Dalam diskusi bertajuk Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026), tiga fraksi di DPR RI melempar pujian sekaligus sentilan keras. Mulai dari apresiasi terhadap aparat yang makin humanis, hingga kritik tajam soal leletnya regulasi turunan dan karut-marut harga kebutuhan pokok.

Demokrasi Sehat, Aparat Makin Humanis

Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, pasang badan menepis isu kemunduran demokrasi. Ia mengklaim KUHP dan KUHAP baru sukses membawa angin segar bagi perlindungan hak warga negara dan kebebasan berekspresi, di mana kritik sepedas apa pun kini ditanggapi dewasa oleh kekuasaan tanpa ada kriminalisasi.

“Transformasi regulasi yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama ini tercermin nyata dalam praktik demokrasi sehari-hari. Kekhawatiran sebagian kalangan di awal pemerintahan mengenai potensi kemunduran demokrasi dan menguatnya otoritarianisme terbukti tidak beralasan. Sebaliknya, di era pemerintahan Presiden Prabowo, tindakan represif aparat terkait penyampaian pendapat di muka umum justru menurun secara sangat signifikan,” tegas Habiburokhman.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan aparat di lapangan telah berubah total. “Wajah aparat keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa pun berubah jauh lebih humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis, sehingga nyaris tidak ada lagi insiden kekerasan terhadap para pengunjuk rasa,” pungkasnya.

Kebijakan Kedodoran di Eksekusi dan Data

Di sisi lain, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti penyakit lama pemerintah: mandeknya implementasi kebijakan akibat lambatnya penyelesaian regulasi turunan dan karut-marut tata kelola data nasional. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tak bisa cuma diukur dari deretan angka pertumbuhan ekonomi.

“Maju itu belum tentu ada keadilan dan ada kemakmuran,” ujarnya tajam.

Rieke mendesak percepatan aturan turunan, termasuk untuk Satu Data Indonesia dan reforma agraria. “Ketika perencanaan pembangunan kita tidak berbasis pada data yang akurat, tidak mungkin pembangunan itu berjalan dengan baik,” katanya. Terkait program Koperasi Desa Merah Putih dan pemenuhan gizi, Rieke meminta perbaikan tata kelola yang konkret. “Saya tidak anti kritik, tetapi jangan cuma menjadi tukang kritik tanpa solusi,” tambahnya.

Urusan Perut Rakyat dan Sengkarut Anggaran Daerah

Kritik tak kalah pedas datang dari Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Meski mengapresiasi swasembada beras, ia menyoroti fakta pahit di lapangan bahwa masyarakat masih dicekik harga bahan pokok lainnya. Penguasaan Bulog atas cadangan beras yang hanya belasan persen juga disorot tajam.

“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani. Ia merujuk pada ketimpangan akses pangan bergizi. “Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” tegasnya.

Ia mendesak negara mengambil alih kendali distribusi bahan pokok dari tangan swasta. “Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” desaknya.

Selain urusan perut, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disentil. Desentralisasi diklaim akan lumpuh jika daerah tak diberi ruang fiskal yang adil, apalagi dengan adanya beban gaji 1,3 juta PPPK baru. “NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” pungkas Mardani menutup evaluasinya.