DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Darurat asap makin gila! Bencana Karhutla Indonesia sukses bikin negara tetangga megap-megap. Tak kuat terus-terusan mengisap asap tebal, Malaysia sampai gatal ingin turun tangan langsung mengirimkan helikopter dan pesawat pengebom air (water-bombing). Di dalam negeri, Senayan “ngamuk” melihat rakyat dikepung racun udara berbulan-bulan dan mendesak pemerintah bergerak dengan kecepatan “dobel gardan”.

Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan menegaskan, negaranya sudah tidak bisa lagi cuma ongkang-ongkang kaki melihat kabut asap dari Indonesia yang menyelimuti kawasan regional. Namun, ia juga ngeri melihat jarak pandang di lokasi yang kabarnya anjlok di bawah 50 meter, yang sangat berisiko mengancam nyawa para pilot pemadam kebakaran.

“Memang sulit. Bahkan tim Jepang sebelumnya tidak dapat berbuat apa-apa dan telah kembali ke negaranya. Namun sebagai negara yang terdampak situasi ini, kami tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa,” tegas Mohamad Hasan kepada wartawan di Melaka, Minggu (18/10/2026).

Menurutnya, titik api berada jauh di pedalaman yang sulit ditembus lewat jalur darat, sementara jalur udara pun tak kalah mematikan akibat pekatnya asap.

Baca juga :  Jepang Turun Tangan Kirim Tiga Helikopter Jumbo CH-47 Atasi Karhutla

“Pesawat tidak bisa terbang karena kabut asap sangat tebal, dengan jarak pandang kurang dari 50 meter. Indeks Pencemar Udara (API) di Kalimantan juga sudah mencapai 1.000, yang menunjukkan situasi yang sangat parah,” ungkapnya blak-blakan.

Lampu Hijau Prabowo, BNPB Kebut Level Teknis

Merespons tawaran dari tetangga, Jakarta akhirnya buka pintu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah merestui tawaran bantuan negara sahabat untuk mengeroyok api.

“Terkait apa yang bantuan yang di ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya,” beber Arrmanatha di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Soal wujud detail bantuannya, Tata menyebut bola panasnya sekarang ada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini,” tambahnya.

Meski begitu, Tata menjamin pemerintah tidak diam saja. Sekitar 60 ribu personel plus armada helikopter udara dan rekayasa cuaca sudah digeber habis-habisan di enam provinsi. Laporan ke ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC) juga terus disetor, dan mengklaim titik panas berangsur turun.

Baca juga :  Jepang Turun Tangan Kirim Tiga Helikopter Jumbo CH-47 Atasi Karhutla

“Dan dari laporan yang terakhir saya dapatkan, ya, bahwa ada kemajuan, ya. Setiap hari ada kemajuan, jumlah hotspot itu berkurang, ya. Jadi itu yang mungkin detailnya bisa ditanyakan eh kepada BNPB. Jadi itu ya, teman-teman,” pungkas Tata.

Senayan Meradang: Rakyat Mau Mati Cekik Asap, Bikin Kamp Oksigen!

Klaim penurunan titik api dari pemerintah rupanya belum cukup menenangkan DPR. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, melempar kritik tajam. Sudah hampir empat bulan rakyat menghirup asap, pemerintah dituntut bekerja jauh lebih gila.

“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” tembak Daniel tajam.

Baca juga :  Jepang Turun Tangan Kirim Tiga Helikopter Jumbo CH-47 Atasi Karhutla

Daniel mendesak agar negara segera menjamin masker medis, tabung oksigen, dan layanan kesehatan gratis. Bahkan, ia mengusulkan ide ekstrem: evakuasi kelompok rentan.

“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” cecarnya.

Anggota dewan dari Dapil Kalimantan Barat I ini juga menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang baru saja membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Dengan fakta ngeri bahwa 72 persen kanal gambut dan hampir 60 persen lahan gambut Indonesia rusak parah, badan ini dituntut kerja keras.

Di akhir pernyataannya, Daniel melempar sentilan pedas ke dunia internasional. Ia mengingatkan bahwa karhutla ini bukan murni salah Indonesia sendiri, melainkan ada campur tangan asing yang mengeduk cuan di tanah air.

“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkasnya garang.