Polisi India Tahan Pemimpin ‘Partai Kecoak’, Pengamanan New Delhi Diperketat Berlapis

DIKSIMERDEKA.COM NEW DELHI Aksi massa bertajuk Protes Partai Kecoak benar-benar sukses membuat pemerintah India kebakaran jenggot pada akhir pekan ini. Polisi di New Delhi dikerahkan besar-besaran untuk menahan dan menyapu bersih puluhan pengunjuk rasa pada hari Sabtu waktu setempat. Ribuan aparat kepolisian dan pasukan paramiliter bersenjata lengkap dikerahkan berpatroli menyusuri sudut-sudut ibu kota India. Target mereka satu: membendung laju protes ribuan pemuda yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India.

Gerakan unjuk rasa yang dipelopori oleh pergerakan pemuda “Kecoak” (Cockroach) ini mendesak Ketua KPU India, Gyanesh Kumar, untuk segera angkat kaki dari jabatannya. Pemicunya adalah dugaan skandal revisi daftar pemilih yang secara brutal menghapus sekitar 130 juta nama pemilih. Para kritikus menuding manuver ini adalah akal-akalan kotor untuk memenangkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang mengusung Perdana Menteri Narendra Modi.

Saking paniknya menghadapi gelombang massa, otoritas setempat sampai mengambil langkah ekstrem. Stasiun-stasiun kereta metro ditutup rapat, dan jaringan internet seluler di Delhi diputus total sesaat sebelum para demonstran tiba di titik kumpul.

Tayangan televisi lokal menyuguhkan pemandangan horor di kawasan pusat bisnis kota. Polisi tampak beringas mengejar puluhan pengunjuk rasa muda yang berlarian, sebelum akhirnya menyeret mereka masuk ke dalam kendaraan tahanan dan membawa mereka pergi entah ke mana.

Menurut sumber kepolisian yang diwawancarai Reuters, sekitar 200 pengunjuk rasa telah ditahan di kawasan tersebut. Tak pandang bulu, juru bicara kepolisian juga mengonfirmasi bahwa mereka yang ditahan di luar perbatasan Delhi termasuk pendukung unjuk rasa yang juga tokoh populer di YouTube, Dhruv Rathee.

Pimpinan ‘Partai Kecoak’ Dicegat Saat Turun dari Pesawat

Langkah represif aparat sudah dimulai bahkan sebelum aksi massa benar-benar memanas. Polisi mencegat dan menahan pendiri Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, tepat di bandara Delhi sesaat setelah ia mendarat dari penerbangannya asal Mumbai. Aparat dilaporkan memaksanya untuk membatalkan unjuk rasa dengan dalih pihak berwenang telah melarang kegiatan tersebut.

Tindakan pemberangusan tak berhenti di situ. Gerakan CJP dalam pernyataan resminya membeberkan bahwa dua pentolan lainnya, Saurav Das dan Ashutosh Ranka, juga langsung diculik aparat dari penerbangan mereka begitu roda pesawat menyentuh landasan pacu.

Unjuk rasa yang digembar-gemborkan oleh pihak penyelenggara sebagai gerakan untuk “menyelamatkan demokrasi” ini, sedianya ditargetkan menjadi demonstrasi terbesar tahun ini. Kemarahan publik memuncak sejak pekan lalu, tepatnya setelah surat kabar Indian Express membongkar borok bahwa para wakil Kumar di KPU sebenarnya sempat mempertanyakan dan tidak setuju dengannya terkait proses revisi janggal yang berujung pada hilangnya 130 juta nama pemilih tersebut.

Partai-partai oposisi sudah sejak lama mengendus akal bulus ini dan menuduh pemerintah secara sistematis mencoba mengakali daftar pemilih demi keuntungan politik mereka sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, Gyanesh Kumar memilih bungkam seribu bahasa. Di sisi lain, KPU dan partai penguasa BJP kompak membantah keras semua tuduhan miring tersebut. BJP dengan pedas membalas bahwa dominasi elektoral mereka murni karena popularitas Modi dan meroketnya pertumbuhan ekonomi India. Mereka justru menuding balik partai-partai oposisi sedang menyesatkan negara hanya karena mereka frustrasi tak pernah bisa memenangkan pemilu.

H2: Ujian Berat Rezim Modi Jelang Pemilu Krusial 2027

Protes harian yang terus digaungkan oleh kelompok oposisi ini jelas menjadi duri dalam daging bagi Modi. Tantangan politik baru ini datang hanya beberapa bulan setelah gelombang demonstrasi serupa sukses memaksa menteri pendidikannya mengundurkan diri secara memalukan akibat skandal kebocoran soal ujian.

Lebih ngerinya lagi bagi kubu penguasa, kerusuhan ini meledak hanya beberapa bulan sebelum serangkaian pemilihan tingkat negara bagian yang sangat penting bergulir pada awal 2027 mendatang, termasuk di negara bagian paling padat penduduk yang dikuasai BJP, Uttar Pradesh.

Para pengunjuk rasa, yang tergabung dalam Cockroach Janta Party—sebuah partai yang ironisnya berawal dari hanya sekadar lelucon satir di dunia maya—sebelumnya menyatakan tekad bulat untuk berkumpul di Jantar Mantar pada Sabtu pagi. Kawasan ini sejatinya adalah situs yang secara resmi ditunjuk oleh pihak berwenang sebagai jantung tempat penyampaian aspirasi di New Delhi.

Namun, Polisi Delhi pada hari Jumat berdalih bahwa mereka tidak memberikan izin unjuk rasa karena surat permohonannya diajukan terlambat. Mereka juga menuduh CJP telah melanggar janji-janji yang diberikan selama unjuk rasa sebelumnya, sehingga otoritas harus turun tangan menegakkan hukum dan menjaga perdamaian. Polisi bahkan mengancam bahwa pengunjuk rasa akan berhadapan dengan “kekuatan hukum” jika nekat melanggar larangan tersebut.

Ancaman itu bukan isapan jempol belaka. Puluhan ribu petugas polisi dan personel paramiliter disebar ke seantero ibu kota, berlapis-lapis barikade logam kuning didirikan untuk memblokir setiap jalan urat nadi yang mengarah ke Jantar Mantar. Meski begitu, para pemimpin CJP menolak tunduk pada keputusan polisi dan menegaskan mereka akan terus maju menembus barikade.

Internet Mati, Rakyat Dikarantina Layaknya Diktator

Dalam upaya mati-matian menggembosi massa, pihak berwenang memerintahkan penutupan puluhan stasiun metro dan membatalkan beberapa jadwal kereta api yang menuju New Delhi. Namun, Mahkamah Agung India pada hari Jumat langsung turun tangan menyentil pemerintah. Mereka memerintahkan bahwa beberapa kereta harus tetap beroperasi dan melarang keras penutupan stasiun metro secara sewenang-wenang dan menyeluruh.

Sebelum dirinya diseret aparat di Delhi, Ketua CJP, Dipke, sempat melempar kritik pedas lewat akun media sosial X. “Diktator lebih memilih menutup seluruh ibu kota nasional dan menyusahkan jutaan warga daripada mengizinkan protes damai di lokasi protes yang telah ditentukan,” tulisnya tajam. “Bayangkan berapa banyak nyawa yang akan terpengaruh karena penutupan oleh Modi ini.”

Kantor berita ANI, mengutip perintah pemerintah, melaporkan bahwa layanan internet seluler dalam radius 4 km dari area unjuk rasa diperintahkan untuk dimatikan total sejak Jumat malam hingga Sabtu malam.

Pihak CJP sendiri mengklaim ada “setidaknya 10.000 orang”, termasuk demonstran yang hendak melakukan perjalanan ke Delhi dengan kereta api, telah ditahan secara brutal di berbagai pelosok negeri. Bahkan, surat kabar The Hindu melaporkan temuan mengejutkan bahwa beberapa orang yang ditahan di negara bagian tengah Madhya Pradesh sengaja dibawa dan “diinapkan” paksa ke berbagai hotel oleh aparat. Terkait tuduhan penahanan massal skala nasional yang dilontarkan partai tersebut, pihak kepolisian hingga kini masih memilih bungkam tak memberikan respons apa pun.