DIKSIMERDEKA.COM JOGJAKARTA Fenomena turun kelas atau downgrading konsumsi yang kini mewabah di tengah masyarakat bukan sekadar tren gaya hidup hemat. Mengganti kendaraan ke yang lebih murah, beralih ke barang second, hingga memangkas jatah makan dan rekreasi merupakan sinyal merah tergerusnya kondisi finansial rakyat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., menilai kondisi ini adalah jurus bertahan hidup akibat daya beli masyarakat turun drastis ditampar ketidakpastian ekonomi.

Rakyat kini terpaksa memprioritaskan anggaran yang tersisa hanya untuk menjaga konsumsi inti seperti urusan perut, pendidikan, dan kesehatan dengan mengorbankan pengeluaran tersier yang masih bisa ditekan.

“Downgrading atau dikenal juga sebagai sachetization, downsizing ini saya lihat sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan pilihan gaya hidup,” ujar Wisnu, Rabu (7/10).

Baca juga :  Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen di Tahun 2023

Dalam kacamata ekonomi, manuver ini disebut consumption smoothing. Masyarakat melakukan penyesuaian ekstrem bukan karena hobi berhemat, melainkan karena kepepet, di mana ruang pilihan untuk mengatur kantong kian tercekik.

Alarm Merah untuk Pemerintah: Dompet Kelas Menengah Jebol

Skala dan kelompok yang terseret arus downgrading inilah yang mengkhawatirkan. Wisnu memperingatkan, jika manuver pengencangan ikat pinggang ini dilakukan oleh mayoritas kelas menengah, pemerintah harus segera melek dan menjadikan hal ini perhatian serius.

“Kalau fenomena ini meluas, terutama di kelas menengah yang menyumbang porsi besar terhadap konsumsi nasional, itu seharusnya jadi alarm bahaya bagi pemerintah,” jelasnya.

Ada dua pukulan telak yang memaksa dompet rakyat makin kempis. Pertama, mandeknya pendapatan riil di saat harga-harga kebutuhan pokok—mulai dari pangan, pendidikan, hingga energi—terus meroket. Kemampuan belanja masyarakat amblas meski angka gajinya tampak tak berubah. Kedua, merosotnya ekspektasi ekonomi. Rakyat dipaksa menahan uangnya bukan cuma karena kantong makin tipis, tapi juga dihantui ketakutan soal masa depan dan keamanan pekerjaan.

Baca juga :  Tinjau Vaksinasi Akpol 97, Kapolri: Pertumbuhan Ekonomi Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19

“Dua faktor ini terlihat jelas di pola trade down yang terjadi, yakni perpindahan dari merek premium ke merek ekonomis, serta maraknya pasar barang bekas. Pola ini menunjukkan bahwa anggaran belanja riil masyarakat memang menyusut, bukan sekadar berhemat temporer menjelang satu momen tertentu,” ungkap Wisnu membedah realitas pasar.

Usia Produktif Kena Pukul, Jual Aset Demi Makan

Meski penyesuaian konsumsi lumrah terjadi secara wajar pada pensiunan atau keluarga yang beban tanggungannya (seperti anak) sudah mandiri, cerita akan berubah drastis menjadi indikator krisis jika downgrading ini menghantam kelas pekerja produktif.

“Yang tidak wajar adalah ketika downgrading terjadi pada individu atau rumah tangga yang komposisinya masih utuh dan berada di usia produktif. Di situ downgrading bukan lagi soal preferensi yang berubah, melainkan dipaksa oleh keterbatasan anggaran,” jelas Wisnu.

Baca juga :  Gejolak Global Memanas, Pemerintah: Ekonomi RI Tetap Kuat, Tumbuh 5,11%!

Jika tekanan daya beli dibiarkan berlarut-larut, mesin ekonomi nasional dijamin mandek. Rakyat yang mengerem belanja akan langsung memukul sektor perdagangan dan jasa. Ujung-ujungnya, pengusaha bakal menunda ekspansi dan menyetop rekrutmen pegawai baru.

Fase paling mengerikan adalah ketika rakyat mulai menggali lubang utang jangka pendek atau menjajakan sisa harta benda di rumah hanya agar asap dapur tetap mengepul.

“Ketika rumah tangga sampai menjual aset untuk menutup kebutuhan sehari-hari, ya itu juga tanda bahwa bantalan keuangan mereka sudah habis. Bukan lagi soal mengatur ulang prioritas belanja, tapi soal bertahan hidup,” tutupnya memberikan peringatan keras.