DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Konflik sosial yang berlarut di Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem, mulai berdampak terhadap keberlanjutan investasi pariwisata di wilayah tersebut. Pemerintah pun diminta hadir untuk menyelesaikan konflik sehingga manfaat investasi segera dirasakan bagi masyarakat setempat.

Salah satu yang terdampak adalah investasi ratusan miliar yang dikembangkan oleh Neano Resort.

Kuasa Hukum Neano Resort Pande Putu Maya Arsanti, mengatakan bahwa Neano Resort tidak terlibat dalam konflik internal yang terjadi di masyarakat Adat Bugbug. Menurut dia, perusahaan bersikap independen dan tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam konflik tersebut.

“Kami ingin merangkul semua pihak. Tujuan utama kami adalah berdamai, membuka lapangan usaha, dan berusaha,” ujarnya.

Ia mengatakan tujuan klienya menanamkan investasi di wilayah Karangasem adalah untuk mengembangkan pariwisata di Bumi Lahar dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Adat Bugbug.

“Investor datang karena melihat keindahan Karangasem, khususnya Bugbug, dan ingin membuka lapangan kerja agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja,” kata Pande dalam konferensi pers, Minggu (20/9/2026).

Meski demikian, ia mengungkapkan konflik internal desa adat yang telah berlangsung sekitar tiga tahun belakangan justru berdampak terhadap keberlanjutan investasi Neano Resort.

Pihak investor, katanya, tidak dapat menjalankan kegiatan usaha meski telah menanamkan modal dalam jumlah besar. Salah satu karena ada penutupan akses jalan. Ia menyebut warga yang berkonflik tersebut memblokir akses masuk menuju Neanu Resort.

Akibat pemblokiran itu katanya, proses pembangunan resort tersebut harus terhambat. Padahal ia mengatakan, berdasarkan rencana perusahaan, seharusnya pada tahun ini Neano Resort sudah bisa beroperasi dan melayani pengunjung.

“Pembangunan sudah 90 persen, harusnya kita tahun ini mulai beroperasi namun harus tertunda,” ungkapnya.

Ia pun mengatakan para investor berharap akses jalan tersebut dapat kembali dibuka.

Karena itu, pihak Neano Resort meminta pemerintah, terutama pemerintah provinsi Bali hadir untuk membantu menyelesaikan konflik adat tersebut. Sehingga investasi yang telah dilakukan investor di Neano memiliki kepastian hukum dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengatakan jika telah beroperasi Neano Resort akan membuka sekitar 120 lapangan pekerjaan. Di samping itu, Neano Resort berkomitmen agar sebagian besar tenaga kerja direkrut dari masyarakat lokal dengan tetap mempertimbangkan kualifikasi yang dibutuhkan.

Menurut dia, investor juga menyiapkan pelatihan bagi masyarakat lokal yang belum memenuhi kualifikasi pekerjaan, termasuk kemampuan bahasa Inggris.

“Kami akan menyiapkan pusat pelatihan bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi,” kata Pande.

Sementara itu, Pengacara Neano Resort lainnya I Nengah Jimat menegaskan Neanu Resort tidak menjadi bagian dari konflik internal desa dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok.

Dia mengatakan tujuan investasi tersebut adalah membangun perekonomian melalui sektor pariwisata sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dia menyebut pihak investor juga telah membuat akta pernyataan terkait komitmen penggunaan tenaga kerja lokal. Jika pembangunan akomodasi pariwisata tersebut dapat berjalan, sekitar 50 hingga 75 persen tenaga kerja akan direkrut dari masyarakat lokal.

“Apabila terdapat kekurangan dari sisi keterampilan atau keahlian, pihak investor akan menyiapkan pelatihan sehingga kebutuhan tenaga kerja untuk akomodasi tersebut dapat terpenuhi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat,” ujarnya.

Namun, Jimat mengatakan pembangunan Neanu Resort terhambat oleh konflik yang terjadi di desa. Dia menyebut dalam perjanjian sebelumnya terdapat klausul mengenai jaminan keamanan dan tidak adanya gangguan maupun sengketa terhadap investasi.

Menurut dia, dalam perkembangannya muncul berbagai persoalan, termasuk penutupan akses jalan menuju lokasi Neano Resort. Dia juga menyebut adanya tindakan pembakaran dalam rangkaian persoalan yang terjadi, tanpa menjelaskan lebih lanjut konteks dan pihak yang terlibat.

Jimat menegaskan pihak Neano Resort tidak pernah berniat menempuh konflik hukum dengan masyarakat. Menurut dia, investor ingin menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pemangku kepentingan di Desa Adat Bugbug.

“Kami tidak pernah ingin berkonflik dengan masyarakat, lingkungan setempat, maupun desa adat setempat,” katanya.

Jimat mengatakan investasi yang telah dikeluarkan Neano Resort mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, selama sekitar tiga tahun, investasi tersebut belum dapat dimanfaatkan dan dioperasikan akibat situasi konflik.

“Dengan adanya situasi konflik tersebut, kurang lebih selama tiga tahun kami tidak bisa memanfaatkan investasi ini dan mengalami banyak kerugian,” kata Jimat.

Menurut dia, dalam kondisi normal pembangunan Neano Resort semestinya sudah dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada tahun inu. Namun, situasi di Desa Adat Bugbug membuat proses pembangunan terhambat.

Jimat khawatir persoalan tersebut dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap kepastian investasi di Bali apabila tidak segera diselesaikan.

“Kalau investasi sudah mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah, tetapi kemudian menghadapi konflik yang sebenarnya tidak berkaitan dengan mereka dan tidak mendapatkan kepastian hukum, hal tersebut tentu dapat menjadi perhatian bagi investor lain,” ujarnya.

Karena itu, pihak Neano Resort meminta pemerintah turut mengambil langkah konkret untuk membantu menyelesaikan konflik di Desa Adat Bugbug.

Sebagai pihak yang ikut terdampak, Neano Resort berharap segera terjadi mediasi diantara kelompok masyarakat yang berkonflik untuk mencari jalan tengah terhadap persoalan yang dialami.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali, segera melakukan langkah konkret melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Jimat.

Jimat mengatakan tim penasihat hukum Neano Resort terbuka untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan pemerintah, masyarakat, maupun pihak Desa Adat Bugbug. Dia berharap penyelesaian dilakukan secara kelembagaan sehingga kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi dapat berjalan bersama.

“Kepentingan Desa Adat Bugbug dan kepentingan masyarakat harus berjalan bersama. Kami tidak ingin melihatnya secara personal. Kami ingin melihatnya secara kelembagaan dan membangun kerja sama dengan Desa Adat Bugbug,” ujarnya.

Reporter: Agus Pebriana