DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Bali menunjukkan penguatan sistem ketangguhan bencana melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok rentan. Penguatan tersebut terlihat dari pemanfaatan teknologi pemetaan menggunakan drone di tingkat desa adat hingga integrasi data dan sistem peringatan dini melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).

Berbagai praktik tersebut menjadi bagian dari Misi Pemantauan Bersama Program SIAP SIAGA yang berlangsung pada 15–17 September 2026 di Bali. Misi ini mempertemukan perwakilan Pemerintah Indonesia dan Australia, termasuk BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian PPN/Bappenas, bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung hasil enam tahun kemitraan Australia–Indonesia dalam memperkuat ketangguhan dan pengurangan risiko bencana.

Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, mengatakan pengurangan risiko bencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai tingkatan pemerintahan hingga masyarakat.

“Kolaborasi ini tidak bisa ditinggalkan, bagaimana pembagian peran yang diupayakan dalam Program SIAP SIAGA, dari level pusat, daerah, hingga pada masyarakat. Program ini telah mengupayakan berbagai hal, dari regulasi yang diperkuat, peringatan dini, ketangguhan desa, hingga sampai ke aksi,” ujar Udrekh.

Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian dalam misi tersebut adalah penguatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam tata kelola kebencanaan melalui Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB).

Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat dalam perencanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pengambilan keputusan terkait kesiapsiagaan bencana.

Penguatan tersebut juga didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta pembentukan ULD-PB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. Teja Busana, mengatakan ULD-PB menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam pengelolaan kebencanaan.

“ULD-PB adalah wadah, tempat teman-teman untuk berperan aktif dan berkontribusi yang bermakna,” kata Teja Busana.

Selain aspek inklusivitas, peserta misi juga meninjau sejumlah inovasi pengurangan risiko bencana di Bali. Di antaranya Sistem Peringatan Dini Tsunami Bali, penguatan ketangguhan sektor pariwisata melalui sertifikasi kesiapsiagaan bencana, Kampus Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, pemetaan digital partisipatif, serta penguatan sistem data dan informasi kebencanaan.

Kunjungan ke Pusdalops BPBD Provinsi Bali menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Pusdalops menunjukkan bagaimana data dan informasi dapat digunakan untuk mendukung peringatan dini, koordinasi tanggap darurat, serta pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat.

Sementara itu, perjalanan misi ditutup dengan kunjungan ke Desa Adat Temukus, Karangasem. Di wilayah tersebut, masyarakat bersama para pemuda adat memanfaatkan drone untuk melakukan pemetaan kawasan yang berpotensi terdampak bencana.

Pemanfaatan teknologi tersebut dipadukan dengan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat desa adat. Pendekatan ini menjadi salah satu praktik yang dinilai memiliki potensi untuk diterapkan di wilayah lain.

Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengatakan perpaduan teknologi dan pengetahuan lokal dapat menjadi contoh dalam membangun ketangguhan bencana berbasis masyarakat.

“Menurut saya, desa adat yang telah tangguh bencana dengan menggabungkan teknologi dan pengetahuan lokal, memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan di wilayah lain,” kata Pangarso.

First Secretary of Humanitarian Pemerintah Australia, Catherine Meehan, juga mengapresiasi penguatan inklusi dalam sistem kebencanaan di Bali. Menurutnya, keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok yang menghadapi hambatan menjadi bagian penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang dapat melayani seluruh masyarakat.

Program SIAP SIAGA sendiri merupakan kemitraan Australia–Indonesia dalam manajemen risiko bencana. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari bencana, sekaligus memperkuat kerja sama kemanusiaan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui berbagai praktik yang ditunjukkan di Bali, pengurangan risiko bencana tidak hanya dilakukan ketika keadaan darurat terjadi. Penguatan data, teknologi, pengetahuan lokal, regulasi, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana.