Pemkot Denpasar Optimalkan Perlinsos, Pendataan 186 Ribu KK Dikebut dengan 1.935 Agen
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat percepatan pendataan dan pemutakhiran data sosial masyarakat guna memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menambah jumlah agen pendataan dari 935 menjadi 1.935 orang yang akan bertugas di seluruh desa dan kelurahan di Kota Denpasar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada Jumat (24/7), di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Denpasar.
Rakor turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta para perbekel dan lurah. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.
Dalam arahannya, Arya Wibawa menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan sekaligus penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, pemerintah desa, hingga agen pendataan diminta memperkuat sinergi agar proses verifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas data.
Pemkot Denpasar menargetkan verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga (KK) kategori Desil 1 hingga Desil 5 dapat dituntaskan pada akhir Juli 2026. Selain itu, pendataan ditargetkan mencapai 60 persen dari total 186.421 KK atau sekitar 111.600 KK dalam waktu 20 hari kerja, mulai 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pendataan dilakukan melalui gerakan serempak berbasis komunitas dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan, kecamatan, OPD, tim bapak angkat, hingga para agen Perlinsos. Jadwal pelayanan juga disesuaikan pada sore hingga malam hari agar lebih efektif, baik dari sisi kelancaran sistem aplikasi maupun meningkatnya partisipasi masyarakat.
“Penjadwalan lapangan juga mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal,” ujar Arya Wibawa.
Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan pendataan Perlinsos. Berdasarkan pembaruan Portal Perlinsos per 23 Juli 2026, sebanyak 12.355 KK atau sekitar 6,63 persen dari total kepala keluarga di Kota Denpasar telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, 5.719 KK didaftarkan melalui pendampingan langsung agen Perlinsos yang terdiri dari kepala dusun dan lingkungan, tim bapak angkat, eks-kader Jumantik, serta guru dan tenaga pendidik.
Arya Wibawa menambahkan, pendataan juga telah diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga masyarakat yang belum memiliki perangkat atau mengalami kendala teknis tetap dapat memperoleh pendampingan secara langsung.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Dari 38.437 data awal kelompok Desil 1 hingga Desil 5, sebanyak 1.119 data harus dieliminasi karena 483 warga telah meninggal dunia dan 636 lainnya berpindah domisili. Dengan demikian, tersisa 37.318 data yang masih harus diverifikasi.
Menurutnya, uji coba aplikasi Perlinsos tidak hanya bertujuan memperbarui data, tetapi juga menguji tingkat akurasi informasi yang dimiliki pemerintah dengan kondisi riil masyarakat. Warga juga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan apabila data yang muncul dalam aplikasi tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.
“Selain menjadi sarana pemutakhiran data, aplikasi Perlinsos juga mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur sekaligus memahami kategori penerima bantuan sosial, yaitu layak, tidak layak, dan berpotensi layak. Dengan demikian, penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan tepat sasaran,” ujar Laxmy Saraswati.

Tinggalkan Balasan