Komisi XII DPR : Listrik Batu Bara Tak Lagi Tepat untuk Bali

DENPASAR DIKSIMERDEKA.COM Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menilai Bali perlu mempercepat transisi menuju energi bersih seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Pulau Dewata. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara sudah bukan lagi pilihan yang tepat bagi daerah yang menjadi destinasi wisata internasional tersebut.

Fasha mengatakan, Bali memiliki peluang besar mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya dan angin. Selain itu, gas alam dinilai menjadi pilihan paling realistis untuk menjaga keandalan pasokan listrik dalam jangka menengah.

“Kita ini memiliki sumber pasokan yang relatif dekat dan cadangan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai, untuk itu kami mendorong agar adanya percepatan tambahan sumber energi EBT di Bali. Mengingat margin cadangan daya (reserve margin) sistem kelistrikan Bali tersisa sekitar 1,5 persen,” ujar Fasha usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Migas, Pertamina dan PGN di Kuta, Bali, Rabu (22/7/2026).

Ia mengungkapkan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Bali menjadi yang tertinggi secara nasional, mencapai sekitar 7,5 hingga 7,6 persen per tahun. Sementara itu, cadangan daya listrik yang tersedia saat ini dinilai sangat terbatas sehingga harus segera diantisipasi agar tidak mengganggu pasokan listrik di masa mendatang.

Menurut Fasha, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi bersih. Selain menjaga keandalan sistem kelistrikan, langkah itu juga dinilai sejalan dengan citra Bali sebagai daerah yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain membahas sektor ketenagalistrikan, legislator dari Daerah Pemilihan Jambi itu juga menyoroti perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi telah mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.

Karena itu, Fasha berpandangan pemerintah perlu mempercepat transformasi menuju energi yang lebih efisien, termasuk melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

“Saya berpandangan, pemerintah tidak dapat terus bergantung pada energi fosil. Karena itu, percepatan ekosistem kendaraan listrik perlu dilakukan agar konsumsi BBM impor dapat ditekan dalam jangka panjang. Menurutnya, kolaborasi antara PLN dan Pertamina dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan SPBU yang sudah ada untuk memperluas pembangunan SPKLU,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, penguatan infrastruktur kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), kata dia, harus dipercepat agar sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Fasha, pengembangan kendaraan listrik tidak cukup hanya dengan memperbanyak SPKLU. Pemerintah dan pelaku industri juga harus memastikan layanan purnajual berjalan baik agar masyarakat semakin percaya untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Saya juga menekankan pentingnya kesiapan layanan purnajual kendaraan listrik. Ia menilai ketersediaan suku cadang, jaringan bengkel, serta layanan perawatan menjadi faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik,” tutupnya.