DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Rapat Kordinasi Pembangunan Wilayah Bali menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan provinsi untuk menyingkronkan program pembangunan mulai dari infrastruktur, transportasi, tata ruang, hingga pelestarian lingkungan guna mendukung pariwisata berkelanjutan.

Rapar tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan.

Dalam paparannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan kinerja yang positif.

Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.

Baca juga :  Gubernur Koster Ajak Semua Pihak Memantapkan Program Dari Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Menurut Koster, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun, atau setara sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.

Kinerja tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Selain mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional, yakni 3,42 persen, Bali juga memiliki tingkat pengangguran sebesar 1,45 persen serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.

Di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan bahwa tingginya aktivitas pariwisata juga menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur.

Persoalan sosial seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak berbagai pelanggaran. Berbagai program strategis juga dijalankan, di antaranya pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Baca juga :  Antisipasi Kerumunan, Gubernur Koster Umumkan SE Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Nataru 2021

Di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut yang terintegrasi dari lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya pada periode puncak seperti Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, pengembangan pelabuhan yang terintegrasi juga menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, rakor tersebut menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi secara berkala.

“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Sampaikan Duka Mendalam atas Berpulangnya Ida Begawan Blebar di Puri Agung Gianyar

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Sejumlah kementerian mendapat penugasan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, integrasi perencanaan pembangunan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.

Peran BUMN juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas udara dan laut serta mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali.

“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Editor: Agus Pebriana