Inflasi Hanya 3 Persen, Pakar UGM Bongkar Alasan Harga Tetap Naik


DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional per Mei 2026 berada di level 3,08 persen. Angka tersebut masih masuk kategori aman dan terkendali. Namun, kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sejalan dengan statistik tersebut.

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan, masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah merasakan tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan yang tercermin dalam angka inflasi nasional.

“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan,” ujar Wisnu, Kamis(11/6/2026).

Menurutnya, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil masyarakat bisa tetap menurun akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang langsung dirasakan setiap hari.

“Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” katanya.

Wisnu menjelaskan, tekanan ekonomi semakin berat akibat melonjaknya harga minyak dunia yang kini berada di atas 100 dolar AS per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran 60-80 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang membuat biaya impor dan distribusi menjadi lebih mahal.

Menurut Wisnu, situasi ini akan mempersempit ruang fiskal pemerintah sehingga efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.

“Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah memperkuat program bantuan sosial yang sudah terbukti efektif seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“Program yang sudah terbukti efektif dan targeted seperti PKH dan PIP justru perlu diperkuat karena dampaknya lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin,” katanya.

Wisnu juga mengingatkan ancaman El Nino yang diperkirakan muncul pada semester kedua tahun ini berpotensi memperburuk kondisi pangan nasional. Beberapa komoditas hortikultura seperti cabai dan tomat mulai menunjukkan tren kenaikan harga.

Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya menunggu harga melonjak sebelum bertindak.

“Langkah darurat yang paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID, seperti operasi pasar, distribusi antardaerah, hingga kerja sama dengan sentra produksi,” jelasnya.

Selain persoalan pangan, Wisnu menyoroti tingginya suku bunga yang mulai menekan UMKM dan kelompok menengah ke bawah. Ia mendorong pemerintah kembali mempertimbangkan skema restrukturisasi kredit dan subsidi bunga yang lebih terarah.

“Yang paling mendesak adalah proteksi sementara di sisi kredit, mirip kebijakan saat pandemi, seperti restrukturisasi pinjaman, penundaan cicilan, atau subsidi bunga yang sangat targeted,” tegasnya.

Menurut Wisnu, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah, melainkan memastikan beban ekonomi tidak semakin berat bagi masyarakat.

“Fenomena kenaikan harga saat inflasi makro terlihat terkendali menunjukkan bahwa tantangan kita saat ini bukan sekadar angka, melainkan distribusi beban ekonomi,” pungkasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap inflasi sering kali berbeda dengan perhitungan statistik resmi. Sebab, masyarakat lebih merasakan perubahan harga pada kebutuhan yang dibeli setiap hari, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur, hingga biaya transportasi. Ketika komoditas tersebut mengalami kenaikan, tekanan ekonomi akan terasa lebih besar meskipun inflasi nasional secara agregat masih berada dalam rentang yang dianggap aman.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga energi, dan perubahan iklim membuat risiko kenaikan harga pangan tetap perlu diwaspadai. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta melindungi daya beli masyarakat.

Wisnu menilai pemerintah perlu lebih cermat membaca kondisi ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi tidak hanya tercermin dari angka inflasi yang rendah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok terus meningkat, tekanan terhadap daya beli akan tetap terasa meskipun indikator makroekonomi menunjukkan kondisi yang relatif stabil.