DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,10 persen pada 2026 melalui pembangunan yang terintegrasi dan terpadu di seluruh kabupaten dan kota. Untuk mencapai target tersebut, seluruh pemerintah daerah diminta memperkuat sinergi dengan mengedepankan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Target tersebut disampaikan Koster saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rapat yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 13.00 WITA itu dihadiri lengkap oleh seluruh bupati dan wali kota se-Bali beserta jajaran pemerintah daerah masing-masing.

Rapat diawali dengan pemaparan para kepala daerah secara bergiliran mengenai target pembangunan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, serta menurunkan angka stunting sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing.

Koster saat memimpin rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026)

Setelah mendengarkan laporan seluruh kepala daerah, Koster menyampaikan arah kebijakan pembangunan ekonomi Bali sekaligus memaparkan sektor-sektor unggulan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Menurut dia, pembangunan Bali harus dilaksanakan secara terpadu agar mampu menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Baca juga :  Gubernur Koster Groundbreaking Jalan Shortcut Singaraja – Mengwitani

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Koster menetapkan sejumlah target pembangunan yang ingin dicapai pada 2026. Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10 persen, Pemerintah Provinsi Bali juga menargetkan pendapatan masyarakat meningkat menjadi di atas Rp72 juta per tahun.

Di saat yang sama, angka kemiskinan ditargetkan turun dari 3,42 persen menjadi di bawah tiga persen. Tingkat pengangguran yang saat ini berada pada angka 1,45 persen juga diharapkan dapat ditekan lebih rendah lagi melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor-sektor produktif.

Pemerintah Provinsi Bali juga menargetkan penurunan tingkat kesenjangan pendapatan yang tercermin dari gini ratio menjadi di bawah 0,333. Selain itu, angka stunting yang saat ini menjadi salah satu indikator utama pembangunan manusia ditargetkan berada di bawah delapan persen.

Baca juga :  Sumbang 41 Persen Sampah di Bali, Hotel dan Restoran Diminta Kelola Sendiri Mulai Juli 2026

Koster menegaskan bahwa seluruh target tersebut hanya dapat dicapai apabila pembangunan ekonomi Bali dilakukan secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri antarwilayah. Setiap kabupaten dan kota harus mengembangkan sektor unggulan masing-masing, namun tetap berada dalam satu kerangka pembangunan Bali secara keseluruhan.

“Pembangunan perekonomian Bali harus diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu berbasis wilayah kabupaten dan kota se-Bali dengan memprioritaskan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah,” katanya.

Menurut Koster, pendekatan pembangunan Bali tidak boleh lagi terjebak pada ego sektoral maupun kepentingan kewilayahan yang sempit. Mengingat luas wilayah Bali yang relatif kecil, seluruh kebijakan pembangunan harus dirancang sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan konsep “One Island, One Pattern, One Governance” atau “Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola”. Konsep tersebut menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di Bali.

Baca juga :  Koster Lantik Kadisdikpora Baru: Wujudkan SDM Bali Unggul

Koster menegaskan bahwa arah pembangunan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi itu menempatkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam satu kesatuan guna menjaga keberlanjutan Bali dalam jangka panjang.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan Bali tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kesejahteraan yang merata, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi global.

“Bali harus dibangun sebagai satu kesatuan wilayah. Satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Bali,” ujar Koster.