DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster dan Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memperkuat sinergi pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan Bali yang terintegrasi melalui konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam. Kegiatan itu dihadiri jajaran BPK RI, aparat penegak hukum, serta pimpinan perangkat daerah di Bali.

Dalam sambutannya, Wayan Koster mengatakan pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan membangun kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Koster, tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Pengalaman saat bertugas di Badan Anggaran DPR RI menjadi bekal dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang mengedepankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diarahkan untuk bekerja berdasarkan data, fakta, dan rekomendasi lembaga pengawas, termasuk BPK. Langkah tersebut dilakukan agar setiap program pembangunan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Arahan BPK selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Karena itu, dari sisi akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Provinsi Bali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut,” ujar Koster.

Meski demikian, Koster menekankan bahwa capaian opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi administratif. Menurut dia, kualitas pengelolaan keuangan harus benar-benar mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya konsep One Island, One Management sebagai arah pembangunan Bali. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, pembangunan Bali dinilai harus dilakukan secara terpadu dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral maupun ego kewilayahan.

“Bali yang kecil jika dibangun dengan egoisme wilayah dan sektoral akan menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara utuh dengan melihat kebutuhan masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.

Sementara itu, Nyoman Adhi Suryadnyana menilai Bali menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Karena itu, keberhasilan yang telah dicapai saat ini perlu dijaga melalui tata kelola keuangan yang baik dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Ia mengapresiasi konsep pembangunan yang diusung Pemerintah Provinsi Bali melalui pendekatan One Island, One Management. Menurutnya, konsep tersebut relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Namun, kata dia, keberhasilan konsep tersebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sinergi, terutama dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan Bali ke depan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menjadi fondasi dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Nyoman Adhi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali I Made Astawa, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.